Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pihaknya terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Payung hukum ini ditargetkan rampung paling lambat pada Desember 2026.
Menurut dia, Komisi III DPR RI akan terus menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna pada bulan Desember 2026.
“Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR, setelah dipotong masa reses berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi,” kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026.
Dia menyampaikan sejauh ini Komisi III DPR RI sudah menggelar 35 kali RDPU penyerapan aspirasi, melakukan tiga kunjungan kerja ke daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.
Karena target waktu pengesahan yang tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, kata dia, masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya soal konsep RUU Perampasan Aset secara tertulis.
Menurut dia, upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal setelah puluhan elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya ke DPR RI. Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu menilai bahwa peta pendapat masyarakat soal RUU itu sudah terfragmentasi.
Dia mengatakan sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset, dan sebagian besar masyarakat juga mendukung agar RUU Perampasan Aset disusun secara cermat.
“Sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum,” katanya.
