Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengerahkan personel gabungan, memperkuat pemadaman melalui jalur darat, menggunakan teknologi water bombing, serta melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca.
Namun menurutnya, langkah pemadaman harus berjalan beriringan dengan strategi perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap, mengingat karhutla telah menjadi ancaman bencana yang berdampak terhadap keselamatan, kesehatan, mobilitas, dan aktivitas masyarakat.
“Pemadaman api harus terus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak asap juga harus dilindungi,” kata Hetifah, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 23 Agustus 2026.
“Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker yang sesuai, informasi kualitas udara, serta perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang rentan terhadap dampak kesehatan,” imbuhnya.
Ia pun meminta BNPB bersama BPBD untuk memperkuat sistem komando dan koordinasi di daerah yang mengalami peningkatan karhutla. Karena setiap titik panas yang terdeteksi, harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti agar kebakaran tidak meluas.
“Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman,” ungkapnya.
Di samping itu, kata Hetifah, pemerintah jug perlu mengantisipasi potensi karhutla berulang mengingat kondisi kering masih berpeluang berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Sedangkan musim hujan baru berpotensi datang sekitar pertengahan Oktober.
“Artinya, kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik,” tandasnya.
