Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai langkah Kepolisian RI, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dalam penegakan hukum terhadap jaringan narkotika menunjukkan hasil signifikan.
Menurut dia, keberhasilan itu terlihat dari meningkatnya pengungkapan bandar besar hingga penelusuran tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait dengan bisnis narkoba.
Nasir mengatakan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika bukan perkara mudah. Selain membutuhkan personel yang dapat dipercaya, kata dia, aparat juga memerlukan dukungan pendanaan untuk mengembangkan informasi dari jaringan informan di lapangan.
“Memutuskan jaringan peredaran gelap narkoba sangat sulit. Membutuhkan uang besar dan personel yang dapat dipercaya,” kata Nasir kepada SinPo.id, Kamis, 21 Mei 2026.
Dia menilai, keberhasilan pengungkapan kasus narkoba tidak terlepas dari keberadaan informan yang memahami pola kerja sindikat.
“Tanpa dibayar, para informan itu tidak akan memberikan informasi,” tutur dia.
Kendati demikian, Nasir menilai kinerja kepolisian dalam pemberantasan narkoba tetap terbilang sukses walaupun dukungan pendanaan disebut tidak besar.
Dia juga menyoroti langkah tegas Polri terhadap anggota internal yang terbukti terlibat dalam jaringan narkotika.
“Institusi Polri berani mempidanakan dan memberhentikan secara tidak terhormat apabila ada anggotanya yang terlibat dalam jaringan gelap narkoba,” ujar Nasir.
Nasir juga mengapresiasi pendekatan penegakan hukum yang kini tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga menelusuri aliran dana hasil kejahatan narkotika melalui TPPU. Menurutnya, pola tersebut penting untuk memiskinkan bandar dan memutus rantai bisnis narkoba.
“Sudah kerap pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba diikuti dengan penegakan hukum lainnya berupa tindak pidana pencucian uang,” ujar politikus PKS itu.
Lebih lanjut, Nasir menuturkan, pelacakan aset hasil perdagangan narkoba juga menghadapi tantangan besar karena sindikat kerap menyamarkan kepemilikan harta melalui pihak lain maupun kegiatan sosial, pembelian aset bergerak dan tidak bergerak, hingga kepentingan politik.
Sebagai anggota Komisi III DPR, Nasir menilai Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri konsisten membawa penanganan perkara narkotika ke ranah pencucian uang.
“Upaya memiskinkan bandar adalah salah satu hal yang terus dilakukan oleh Polri. Itu yang saya perhatikan,” tandasnya.
