Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, menyoroti temuan banyaknya jaringan kabel laut ilegal termasuk fiber optik yang belum mengantongi izin resmi.
Menurutnya, hal itu menyebabkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum dapat dioptimalkan oleh negara. Sehingga dapat merugikan negara.
“Ini temuan yang sangat berharga. Dikarenakan ada potensi pendapatan negara yang cukup besar dari kabel laut yang belum berizin,” kata Abdul Kharis, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 23 April 2026.
Ia menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena jumlah kabel laut ilegal diduga lebih banyak dibandingkan yang telah memiliki izin resmi.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk segera melakukan penelusuran serta penegakan aturan di wilayah perairan Indonesia.
“Kita minta untuk diusut, dicari tahu, dan ditegakkan aturan yang berlaku di laut kita,” katanya menambahkan.
