Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyoroti isu adanya sebuah dokumen rahasia milik pertahanan Amerika Serikat yang mengungkap rencana strategis AS untuk mengamankan akses lintasan udara ke wilayah udara Indonesia.
“Hingga saat ini, informasi yang beredar masih bersifat spekulatif dan belum didukung oleh pernyataan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia. Penting bagi semua pihak untuk tidak menarik kesimpulan prematur sebelum terdapat klarifikasi yang komprehensif dari otoritas terkait,” kata Sukamta, dalam keterangan persnya, dikutip Selasa, 14 April 2026.
“Namun, terlepas dari itu, kami memegang teguh prinsip bahwa kepentingan nasional dan kedaulatan negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan,” imbuhnya.
Pihaknya menegaskan, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan konstruktif, serta memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap sejalan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat Indonesia.
Ia menilai, seluruh bentuk kerja sama tersebut harus tetap berada dalam koridor kepentingan nasional, menghormati prinsip kedaulatan, serta tidak mengganggu kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan Indonesia.
“Apabila terdapat perjanjian atau kesepakatan strategis yang berdampak pada aspek kedaulatan dan pertahanan negara, maka hal tersebut semestinya dikonsultasikan dan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.
“Demikian amanat UU RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 10 dan Putusan MK Nomor 13/PUU/XVI Tahun 2018 tentang kewenangan DPR dalam pengesahan perjanjian internasional dan bentuk pengesahan perjanjian internasional,” kata Sukamta menambahkan.
Selain itu, Indonesia berada pada posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik dan memiliki komitmen menjaga stabilitas kawasan. Sehingga setiap kebijakan yang berkaitan dengan akses militer asing harus dipertimbangkan secara matang.
