Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendorong pemerintah untuk segera mengatasi risiko kebencanaan secara sistematis, mengingat hampir 700 kejadian bencana alam terjadi sejak awal tahun 2026, yang membuat kerentanan terhadap rakyat.
“Dengan masih banyaknya bencana alam, terutama bencana yang berulang, hal ini harus dilihat sebagai bentuk kerentanan rakyat terhadap bencana alam yang belum banyak bergeser, dan harus segera mendapat solusi,” kata Puan, dalam keterangan persnya, Rabu, 8 April 2026.
Pasalnya, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tercatat sebanyak 693 kejadian bencana alam sejak awal Januari hingga 6 April 2026, serta terjadi dalam waktu berdekatan di berbagai wilayah.
Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tekanan kebencanaan yang semakin kompleks, baik dari sisi frekuensi, sebaran wilayah, maupun dampak sosial yang ditimbulkan.
Bahkan dominasi bencana banjir menunjukkan bahwa persoalan tata air, kapasitas lingkungan, serta kesiapan kawasan permukiman belum sepenuhnya mampu mengimbangi perubahan risiko yang dihadapi masyarakat.
“Ketika banjir mendominasi, disusul angin kencang, longsor, dan gempa di berbagai daerah dalam kurun yang berdekatan, persoalannya tidak lagi cukup dipahami sebagai peristiwa musiman,” ungkapnya.
Selain itu, Puan juga menekankan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya pada respons pascabencana, melainkan pada kemampuan negara dalam membaca pola kerentanan yang terus muncul di wilayah yang sama.
“Tantangan terbesar bukan hanya bagaimana negara bergerak setelah kejadian, tetapi bagaimana sistem nasional mampu membaca pola kerentanan yang berulang,” tegasnya.
Oleh sebab itu, kata Puan, data kebencanaan seharusnya tidak hanya menjadi statistik, tetapi menjadi dasar evaluasi kebijakan yang lebih tajam, terutama bagi wilayah yang paling sering terdampak.
