Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai wacana pemotongan gaji pejabat seperti Anggota DPR RI, menteri, hingga wakil menteri, adalah cara dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangkitkan kepekaan terhadap potensi krisis atau sense of crisis.
Dia mengatakan bahwa wacana itu merupakan sinyal bagi seluruh pihak untuk menghadapi potensi krisis akibat dinamika global karena peperangan di Timur Tengah.
“Kita menyadari bahwa dinamika ekonomi terutama pascaperang di Timur Tengah itu tidak mudah, dan karena itu efisiensi menjadi kebutuhan kita semua,” kata Rifqinizamy di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.
Namun, Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini mengatakan untuk sekarang bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, melainkan juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan.
Selain itu, Rifqinizamy mengatakan bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran itu memiliki output dan outcome yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Oleh karenanya, dia menyambut positf wacana pemotongan gaji tersebut.
Dia menilai bahwa wacana kebijakan tersebut tidak memerlukan revisi undang-undang karena hal tersebut adalah hal teknis pemerintahan.
“Cukup pada level peraturan di bawah undang-undang apakah itu peraturan Presiden atau bahkan hanya cukup peraturan Menteri Keuangan,” kata dia.
Yang terpenting, kata dia, semua anggaran itu perlu dikelola dengan baik, transparan, dengan akuntabel. Dia mengingatkan agar efisiensi itu harus menyasar pada pos-pos yang tepat.
“Jangan sampai efisiensi itu justru memperlambat semangat dan pelayanan publik kepada masyarakat,” kata dia.
