Anggota Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir mengingatkan dinamika politik yang melibatkan negara-negara kawasan Teluk berpotensi memengaruhi ketahanan energi nasional, stabilitas fiskal negara, serta daya beli masyarakat.
“Situasi geopolitik di Timur Tengah tidak boleh dipandang sebagai isu yang jauh dari kepentingan Indonesia. Dampaknya dapat langsung dirasakan pada sektor energi dan ekonomi nasional,” kata Jalal dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu, 13 Maret 2026.
Dia mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih cukup tinggi. Konsumsi minyak nasional berada pada kisaran 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik masih sekitar 600 ribu barel per hari.
“Artinya, lebih dari 60 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi melalui impor, baik dalam bentuk minyak mentah maupun BBM jadi. Kondisi ini membuat Indonesia cukup sensitif terhadap gejolak harga energi global,” ucapnya.
Gangguan distribusi energi dunia juga dipahami dapat terjadi ketika jalur perdagangan minyak internasional mengalami ketegangan. Salah satu jalur paling strategis yang sering menjadi perhatian global adalah Selat Hormuz.
“Sekitar 20 hingga 30 persen perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Apabila terjadi gangguan distribusi di kawasan tersebut, harga minyak global hampir pasti terdorong naik,” katanya.
Menurutnya, dampal kenaikan harga minyak dunia diketahui dapat memengaruhi kondisi fiskal Indonesia. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sektor energi masih menjadi komponen yang cukup sensitif terhadap perubahan harga minyak.
“Setiap kenaikan sekitar USD10 per barel berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi hingga triliunan rupiah. Pola ini sudah beberapa kali terjadi ketika eskalasi geopolitik meningkat,” kata Jalal.
Selain berdampak pada fiskal negara, dinamika global juga dapat memengaruhi stabilitas pasar keuangan. Perubahan sentimen global sering mendorong arus modal keluar dari negara berkembang.
“Dalam situasi seperti ini, koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi sangat penting agar inflasi tetap berada dalam target” ucapnya.
Legislator dari Fraksi PKS ini menyebut kenaikan harga energi juga dipahami dapat memberikan efek berantai terhadap sektor lain. Biaya logistik, harga pangan, tarif transportasi, serta biaya produksi industri berpotensi meningkat apabila volatilitas energi tidak diantisipasi dengan baik.
“Jika tekanan energi tidak diantisipasi secara matang, daya beli masyarakat bisa ikut tergerus. Karena itu, langkah antisipatif harus disiapkan sejak awal,” tegas Jalal.
Dia juga menilai momentum dinamika global tersebut dapat menjadi peluang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Berbagai langkah strategis dipandang penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
“Indonesia perlu mempercepat peningkatan lifting migas nasional, memperkuat cadangan energi strategis, memperluas pengembangan energi baru terbarukan, serta memastikan subsidi energi semakin tepat sasaran,” ujar Jalal.
Dia mengungkapkan ketahanan energi pada akhirnya dipahami tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan. Tata kelola yang kuat serta arah kebijakan yang berkelanjutan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional.
“Ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional. Dengan langkah strategis dan berbasis data, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi,” tegas Jalal.
