Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengingatkan pemerintah untuk segera menyiapkan langkah mitigasi dalam menghadapi konflik di Timur Tengah yang berkepanjangan.
Terlebih, eskalasi konflik di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda dan berpotensi berlangsung panjang. Hal itu memberikan tekanan serius terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia.
Oleh sebab itu, pihaknya menilai penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan harus menjadi bagian dari strategi nasional menghadapi ketidakpastian geopolitik global.
“Ini bahwasannya perang antara Iran, Israel, dan Amerika ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Nampaknya perang ini akan panjang. Tentu situasi ini akan mempengaruhi ekonomi global dan termasuk tentunya Indonesia,” kata Syahrul, dalam keterangan persnya, Jumat, 13 Maret 2026.
Menurutnya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga perlu memitigasi dampak lonjakan harga minya dunia yang mempengaruhi kondisi ekonomi nasional hingga tingkat masyarakat. Sehingga, langkah antisipatif harus dilakukan sejak dini.
“Dan di antara mitigasinya itu adalah mendorong masyarakat untuk melakukan produksi, turun ke masyarakat. Karena dalam keadaan perang itu katanya yang paling aman adalah orang yang menguasai pangan,” jelasnya.
Terlebih, kata Syahrul, Indonesia memiliki modal kuat untuk membangun kedaulatan pangan, mulai dari sumber daya alam yang melimpah hingga tanah yang subur dan dapat ditanami sepanjang tahun.
“Indonesia dengan kekayaan alamnya, tanah yang subur, yang bisa menanam kapanpun, ayo kita ketahanan pangannya betul-betul kita laksanakan di tingkat masyarakat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalau kita punya pangan, insya Allah kita bisa survive,” pungkasnya.
