Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Legislatif dan pemerintah harus bersama-sama mengevaluasi maraknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dugaan kasus korupsi.
“Jadi, memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberi pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah. Dia menilai kesadaran akuntabilitas bagi para kepala daerah merupakan hal penting.
“Bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga,” kata dia.
Selain itu, Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini pun mempertanyakan keterkaitan maraknya bupati yang terjerat kasus hukum itu dengan mahalnya biaya politik dalam kontestasi pemilu.
