Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

ABK Fadil Ramadhan Tak Divonis Hukuman Mati, Habibirokhman Bersyukur

10 Maret 2026

Ekonomi Tumbuh 6,76%, Batam Sukses Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional

9 Maret 2026

Status Siaga 1 TNI Bukti Negara Siap Lindungi Masyarakat

9 Maret 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • ABK Fadil Ramadhan Tak Divonis Hukuman Mati, Habibirokhman Bersyukur
  • Ekonomi Tumbuh 6,76%, Batam Sukses Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional
  • Status Siaga 1 TNI Bukti Negara Siap Lindungi Masyarakat
  • Gobel: Sistem Ketahanan Energi Perlu Diperkuat
  • Penegakan Hukum Tak Boleh Bergantung pada Kasus Viral
  • PT TASPEN Sukses Cairkan THR Pensiun 2026 Hingga 97 Persen Penerima
  • RUU PPRT Akan Mewajibkan Penyalur ART Punya Legitimasi
  • Abdul Fikri Minta Pemerintah Utamakan Penyediaan Ekosistem Riset Bagi Penerima LPDP
Minggu, Maret 29
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Banggar DPR: Presiden Perlu Pimpin Reformasi Sektor Keuangan dan Fiskal

Banggar DPR: Presiden Perlu Pimpin Reformasi Sektor Keuangan dan Fiskal

redaksiBy redaksi7 Februari 2026Updated:26 Februari 2026 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Ketua Badan Anggaran (Banggar)  DPR RI Said Abdulla menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memimpin reformasi sektor keuangan dan fiskal secara menyeluruh.

Ini diungkapkan Said seiring dengan tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Morgan StanleyCapital International (MSCI), Goldman Sach, dan Moody’s, yang mengoreksi peringkat Indonesia di bursa saham dan kredit serta memberikan catatan.

“Sejumlah catatan yang dilayangkan oleh berbagai lembaga tersebut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membalik keadaan,” kata Said dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini menyebut bila Presiden dapat mengubah berbagai ‘tekanan’ itu menjadi peluang besar melalui kepemimpinan reformasi pada sektor keuangan dan fiskal.

Menurut Said, Krisis tata kelola yang disebutkan sejumlah lembaga tersebut perlu dijawab dengan penataan struktural, baik di sektor keuangan maupun fiskal.

Dia mengingatkan keseluruhan reformasi struktural di sektor keuangan bertujuan untuk menekan efek rambatan pada sektor lainnya, terutama di pasar obligasi yang masih menjadi tumpuan pemerintah dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari sisi fiskal, kata dia, ada baiknya Presiden memimpin restrukturisasi belanja untuk menekan pelebaran defisit sekaligus sebagai langkah awal mengurangi beban utang.

“Upaya ini sekaligus memitigasi apabila penerimaan pajak dan PNPB di tahun ini mengalami shortfall,” ucap dia.

Sementara itu, Said berpendapat berbagai program prioritas yang telah berjalan atau akan dilaksanakan tidak untuk dibatalkan, tetapi dihitung ulang pendanaannya serta diperbaiki tata kelolanya.

Dia mengatakan diperlukan perluasan partisipasi publik dan pelibatan berbagai ahli untuk menyusun fondasi teknokrasinya. Serap setiap kritik sebagai semangat pembaruan dan jalan mendamaikan kontradiksi.

Saidnberpandangan dalam jangka pendek, tidak mudah bagi pemerintah meninggalkan utang. Pada jangka pendek dan menengah, pemerintah dinilai masih perlu menyerap utang baru.

Melalui berbagai reformasi fiskal, Said meyakini kepercayaan investor pun akan pulih, sehingga Presiden dapat menyampaikan seterang-terangnya atas peta jalan reformasi fiskal jangka pendek dan menengah.

“Pesannya jelas, untuk mengikat kepercayaan investor asing,” kata Said.

DPR
redaksi

Keep Reading

Status Siaga 1 TNI Bukti Negara Siap Lindungi Masyarakat

Penegakan Hukum Tak Boleh Bergantung pada Kasus Viral

RUU PPRT Akan Mewajibkan Penyalur ART Punya Legitimasi

Abdul Fikri Minta Pemerintah Utamakan Penyediaan Ekosistem Riset Bagi Penerima LPDP

Habiburokhman: Anggaran MBG Sudah Disepakati Tinggal Diawasi

Pemerintah Diminta Jaga Stabilitas Rupiah di Tengah Konflik Timur Tengah

Berita Terkini

ABK Fadil Ramadhan Tak Divonis Hukuman Mati, Habibirokhman Bersyukur

10 Maret 2026

Ekonomi Tumbuh 6,76%, Batam Sukses Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional

9 Maret 2026

Status Siaga 1 TNI Bukti Negara Siap Lindungi Masyarakat

9 Maret 2026

Gobel: Sistem Ketahanan Energi Perlu Diperkuat

8 Maret 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?