Komisi VII DPR RI meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) meningkatkan pengawasan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengawasan penting sebagai benteng proteksi untuk membendung impor ilegal.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan barang-barang ilegal dengan produk berkualitas rendah bisa merusak harga di lapangan. Permintaan ini juga sebagai upaya DPR untuk bisa meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
“Ini kan masalahnya SNI, in the end ini kan daya saing yang kita bicarakan,” kata Evita saat rapat dengan BSN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 24 November 2025.
Menurut dia, BSN perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia mengenai pentingnya akreditasi dan sertifikasi produk.
“Manfaatkan media sosial sekarang pak, anggaran kan nggak punya untuk sosialisasi langsung, manfaatkan medsos, bikin konten menarik, yang muda-muda di BSN suruh bikin konten-konten menarik,” katanya.
Selain itu, Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini mendorong BSN untuk menyelaraskan SNI Wajib dengan skema akreditasi BSN untuk mencegah duplikasi audit, biaya ganda, dan memperpendek proses sertifikasi industri.
“Memperkuat pengawasan LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian) untuk memastikan proses akreditasi dan standar layanan berjalan sesuai ketentuan, serta memberikan sanksi tegas kepada LPK yang beroperasi tanpa legalitas yang sah,” kata dia.
Evita juga meminta kepada BSN untuk memberikan usulan atau rekomendasi tertulis dari BSN untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan soal penerapan SNI, baik soal tumpang tindih peraturan, hingga masalah regulasi standar dari negara lain.
“Komisi VII DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera mengangkat Kepala Badan Standarisasi Nasional secara definitif,” kata Evita saat membacakan poin-poin kesimpulan.
