Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza harus ditempatkan dalam kerangka misi perdamaian, sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI 1945.
“Termasuk rencana pengiriman 20.000 pasukan TNI ke Gaza yang pernah disampaikan Presiden Prabowo, hal ini perlu mempertimbangkan dua hal penting,” kata Sukamta, dalam keterangan persnya, Senin, 17 November 2025.
Adapun yang perlu dipertimbangkan, pertama, pengiriman pasukan harus berada dalam kerangka penjaga perdamaian, agar tidak dimanfaatkan oleh Israel untuk mencapai tujuan-tujuannya yang tidak berhasil dicapai melalui tindakan genosida selama dua tahun terakhir.
Karena salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah menjaga ketertiban dunia. Terlebih, Indonesia juga selalu terlibat aktif dalam misi perdamaian di berbagai kawasan konflik.
“Saya percaya kemampuan Pemerintah dan TNI yang sudah teruji sebagai penjaga perdamaian di berbagai kawasan dalam waktu yang panjang. Saya yakin tidak akan mudah dikecoh oleh kelicikan dan kelicinan Israel,” ungkapnya.
Kedua, pengiriman pasukan perlu memiliki mandat payung besar lembaga internasional, seperti PBB atau OKI Plus, agar operasi berlangsung aman dan legitimate. Namun, tetap harus harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan kesiapan TNI.
“Jika melihat kebutuhan, tentu matra AD, AL, dan AU diperlukan. AD karena konflik banyak terjadi melalui serangan darat. AL dan AU diperlukan untuk mengawal bantuan kemanusiaan yang masuk lewat jalur laut dan udara,” tuturnya.
Selain itu, kata Sukamta, apabila dimungkinkan, satuan siber juga bisa dipertimbangkan untuk mengawasi serangan siber antara pihak-pihak yang bertikai, dan diperlukan juga pasukan kesehatan untuk memperkuat dukungan kemanusiaan.
