Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi menyatakan dukungannya terhadap rencana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk menambah dua Komando Armada (Koarmada) baru yang akan ditempatkan di Kalimantan Timur dan Ambon, Maluku.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan kebijakan strategis dalam memperkuat pertahanan dan keamanan laut nasional, mengingat dua pertiga wilayah Indonesia merupakan perairan.
“Laut kita sangat luas, sekitar dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah lautan. Keamanan dan pertahanannya harus menjadi prioritas utama. Karena itu, saya mendukung penuh rencana penambahan dua Koarmada baru yang akan memperkuat kehadiran dan kesiapsiagaan TNI AL di wilayah laut Indonesia,” kata Okta dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 3 November 2025.
Lebih lanjut, Legislator dari Fraksi PAN itu menilai bahwa pembentukan Koarmada tambahan di Kalimantan Timur dan Ambon akan memperluas jangkauan operasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan laut di kawasan tengah dan timur Indonesia.
“Dengan adanya penambahan Koarmada, diharapkan keamanan dan pertahanan laut kita akan semakin kuat, terutama di wilayah timur yang rawan terhadap berbagai potensi ancaman,” kata dia.
Selain mendukung pembentukan Koarmada baru, Okta mendorong penguatan alat utama sistem senjata (alutsista) laut agar sejalan dengan pengembangan struktur organisasi TNI AL tersebut.
“Saya berharap penguatan Koarmada ini juga diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas alutsista laut, baik kapal, radar, maupun sistem pengawasan maritim lainnya. Armada yang kuat harus didukung peralatan yang modern dan tangguh,” ucap dia.
Okta juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan laut dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang (TPPO), dan kejahatan lintas batas lainnya, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan.
“Presiden kemarin sudah menegaskan dalam pidatonya di KTT APEC tentang ancaman non-tradisional yang dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kawasan Asia Pasifik. Jalur laut masih menjadi salah satu jalur utama penyelundupan barang dan orang secara ilegal. Karena itu, kita perlu memperkuat sistem pengawasan laut kita,” kata Okta.
Sebagai contoh, Okta memberikan apresiasi atas kinerja TNI AL yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 10 kilogram sabu-sabu di Pelabuhan Tanjung beberapa waktu lalu. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa angkatan laut Indonesia siap dan mampu menghadapi ancaman nyata di lapangan.
Okta menegaskan akan memberikan dukungan agar penguatan TNI AL, termasuk pembentukan dua Koarmada baru ini, dapat terlaksana dengan baik demi menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.
“Kami di Komisi I siap mengawal agar laut Indonesia benar-benar menjadi benteng kedaulatan dan kebanggaan bangsa,” kata Okta.
