Komisi VIII DPR RI berharap Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang baru dilantik menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang selama ini masih bermasalah.
“Kita berharap, menjadi satu pelajaran buat kita bahwasannya penyelenggaran haji 2025 kemarin, banyaknya masalah-masalah yang harus diselesaikan,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Salam kepada wartawan di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.
Menurut dia, kehadiran kementerian baru yang secara khusus menangani urusan haji dan umrah dapat mengakhiri berbagai kekacauan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Dengan adanya kementerian baru, kementerian haji dan umrah, harapan kita ini lebih maksimal, tidak lagi seperti yang kekacauan-kekacauan tahun-tahun yang lalu,” katanya.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menilai fokus kerja kementerian baru ini akan menjadi kunci perbaikan ke depan. Dengan mandat tunggal tanpa beban tugas lain, penyelenggaraan haji diharapkan bisa berjalan lebih efektif dan profesional.
“Harapan kita ke depan dengan fokusnya kementerian haji dan umrah tentu tidak memiliki pemikiran lain, tidak ada cabang-cabang lain, hanya fokus kepada itu saja,” ucap dia.
Aprozi optimistis dengan perpaduan sumber daya manusia (SDM) lama dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta tenaga baru di kementerian tersebut, kualitas pelayanan akan meningkat signifikan.
“Saya yakin dan percaya dengan sumber daya manusia yang perpanduan antara penyelenggara yang lama diambil dari ditjen haji dan ditambah dengan sumber daya manusia yang baru, tentu akan menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi penyelenggaraan haji di Arab Saudi pada tahun 2026,” tegasnya.
