Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai penerapan standar mutu nasional bukan sekadar kewajiban administratif. Penerapan itu menjadi investasi atau modal strategis untuk memperkuat daya saing bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi daerah.
Menurut dia, standarisasi mutu nasional adalah investasi strategis untuk masa depan. Jika setiap produk UMKM sudah bersertifikat SNI atau ISO, dia yakin dampaknya bagi perekonomian akan besar.
“Ini akan membuka pintu ekspor, menarik investasi, dan melindungi konsumen dari barang KW yang merugikan,” kata Novita dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan berbagai pembahasan di Komisi VII DPR RI selalu memfokuskan terhadap peningkatan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional. DPR menargetkan kontribusi UMKM dalam ekspor nasional mencapai 15,7 persen.
“Karena itu, BSN berperan penting melalui inisiatif seperti Bootcamp SNI Bina UMK 2025 yang memfasilitasi sertifikasi, pelatihan, dan pendampingan bagi ribuan pelaku usaha di seluruh Indonesia,” kata dia.
Dia juga mengapresiasi kolaborasi BSN dengan Unit Manajemen Mutu dan Industri (UMMI) dalam membangun ekosistem UMKM berdaya saing. Dia pun optimistis bahwa keberhasilan UMKM lokal akan menjadi fondasi kemandirian ekonomi nasional.
“Ketika satu daerah berhasil membangun ekosistem UMKM berstandar mutu, maka rantai nilai ekonomi kreatif dan pariwisata nasional akan ikut menguat. Ini bukan hanya tentang sertifikasi, tapi tentang keberlanjutan ekonomi dan kebanggaan bangsa,” katanya.
