Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta Peraturan Presiden (Perpres) yang akan dikeluarkan pemeritah tegas mengatur standar gizi Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga batas produksi dapur.
“Komisi IX menilai ada beberapa hal krusial yang perlu diatur secara jelas dalam Perpres ini. Pertama, soal standar gizi dan keamanan pangan,” kata Nurhadi kepada wartawan, Jakarta, Sabtu, 4 Oktober 2025.
Dia mengingatkan agar MBG tidak hanya menyediakan makanan untuk para siswa dan siswi sekolah. MBG harus memenuhi kebutuhan gizi yang sesuai usia anak dan standar kesehatan yang ditetapkan oleh Kemenkes.
Selain itu, dia mengatakan Perpres perlu mengatur mekanisme distribusi dan pengawasan. Menurutnya, hal itu agar tak terjadi lagi ketimpangan atau potensi penyalahgunaan anggaran di lapangan.
Nurhadi mengatakan pemberdayaan daerah dan mitra penyedia pun harus diatur. Dia menyatakan pemerintah daerah dan sekolah harus dilibatkan penuh.
“Kami juga menekankan pentingnya kualifikasi dan kompetensi tenaga di lapangan. Setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memiliki tiga stakeholder utama yang dilatih sesuai bidangnya, yaitu kepala dapur atau Kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi,” ucapnya.
“Sementara itu, karyawan maupun relawan dapur yang jumlahnya rata-rata lebih dari 40 orang perlu dibekali pelatihan dengan SOP yang baku, agar proses produksi makanan berjalan sesuai standar keamanan dan mutu yang ditetapkan,” timpal dia.
Dari sisi operasional, dia menilai perlu pembatasan kapasitas produksi. Menurutnya, dengan begitu dapat menjaga kualitas makanan.
“Misalnya, jumlah penerima per dapur ditetapkan maksimal 2.500 porsi per hari, berbeda dengan sebelumnya yang mencapai 3.000 sampai 4.000 porsi. Dengan demikian, kualitas makanan dapat lebih terjamin,” ucapnya.
Lebih lanjut, Nurhadi mengungkapkan perlu ada pemberitahuan batas waktu konsumsi dalam setiap makanan. Dia menegaskan Perpres tak boleh hanya menjadi aturan administratif saja.
“Setiap paket makanan juga sebaiknya mencantumkan peringatan waktu konsumsi, layaknya produk pangan yang memiliki keterangan best before atau batas kadaluwarsa, sehingga anak-anak penerima MBG mendapatkan makanan dalam kondisi aman dan layak konsumsi,” katanya.
