Fraksi PKB DPR RI menekankan pentingnya mengimplementasikan Pasal 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam seluruh kebijakan dan tata kelola badan usaha milik negara pada revisi Undang-Undang BUMN.
Juru bicara Fraksi PKB DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengatakan Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa berbagai cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“PKB menekankan agar perumusan kebijakan, pengaturan, dan pengelolaan BUMN didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945,” ucap Rivqy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 27 September 2025.
Menurutnya, prinsip kekeluargaan dan orientasi kesejahteraan rakyat tidak boleh hilang dalam setiap keputusan terkait BUMN. Kendati menekankan sejumlah hal tersebut agar diperhatikan pemerintah supaya arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi, Fraksi PKB DPR menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Selain itu, Rivqy menuturkan pihaknya turut menyepakati perubahan nomenklatur lembaga pemerintah pengelola BUMN dalam bentuk Badan Pengaturan BUMN. Dengan nomenklatur baru itu, pengelolaan BUMN bisa lebih optimal dan menghindarkan kerancuan kewenangan dengan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danantara.
“Fraksi PKB mengusulkan Badan Pengaturan BUMN berwenang menyetujui atau tidak menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh BPI Danantara,” ujarnya.
Dalam pandangan Fraksi PKB, kata dia, BP BUMN juga harus memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak usulan restrukturisasi BUMN oleh BPI Danantara.
Dia mengatakan bahwa BP BUMN bisa menyetujui atau menolak usulan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan BUMN oleh BPI Danantara.
Namun demikian, Rivqy mengingatkan sikap menyetujui atau menolak tersebut didasarkan pada indikator yang jelas serta bertujuan untuk optimalisasi kinerja perusahaan negara demi kesejahteraan rakyat.
Dia menegaskan Fraksi PKB menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan negara. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuntungan dan kerugian BUMN maka merupakan tanggungjawab dari BUMN sendiri.
“Kami juga mendorong adanya pengaturan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa BUMN sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada,” kata Rivqy.
