Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai rangkaian peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pati tidak harus berujung dengan pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo. Penyelesaian bisa dilakukan dengan cara-cara baik.
“Menurut pandangan saya kasus Pati ini tidak harus berakhir sampai dengan DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat kemakzulan terhadap bupati,” kata Rifqinizamy saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2025.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menilai masih ada kesempatan bagi Sudewo untuk memperbaiki kebijakan yang selama ini dianggap kurang baik. Paling penting, Sudewo bisa lebih banyak melibatkan publik dalam pembuatan kebijakan selanjutnya.
“Bisa dilakukan proses yang saling kontrol, saling imbang, checks and balances antara eksekutif dan legislatif di sana dengan memperbaiki sejumlah kebijakan bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik,” ujarnya.
Dia berpendapat Sudewo yang baru menjabat kurang dari satu tahun masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki berbagai aspek dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,” kata Rifqinizamy.
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa. Alasannya, Sudewo dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis.
“Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” kata Sudewo.
Dia menyatakan tetap menghormati proses politik yang tengah berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan. “DPRD memiliki hak angket dan saya menghormati paripurna tersebut,” tegasnya.
