Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, mendukung penerapan kebijakan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada tahun 2027. Menurutnya, larangan truk ODOL penting diterapkan untuk keamanan lalu lintas, menjaga infrastruktur jalan, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional.
Ia menilai, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya reformasi sektor transportasi darat yang menekankan keselamatan, keadilan, dan keberlanjutan. Namun dalam implementasinya, tetap memerlukan kesiapan yang matang.
“Kami di Komisi V mendukung penuh penerapan zero ODOL pada 2027. Tetapi pemerintah harus melakukan sosialisasi yang masif, terstruktur, dan tepat sasaran agar para pengusaha logistik, operator transportasi, dan sopir truk dapat mempersiapkan diri sejak dini,” kata Syafiuddin, dalam keterangan persnya, Selasa, 5 Agustus 2025.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pengusaha truk, perusahaan logistik, hingga komunitas sopir di berbagai daerah, dalam sosialisasi, agar tidak terjadi gejolak di lapangan.
Di samping itu, Syafiuddin juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema dukungan bagi pelaku usaha logistik yang terdampak, seperti akses pembiayaan untuk peremajaan armada, insentif pajak, atau program pelatihan sopir, agar impelementasi aturan baru dapat berjalan dengan baik.
“Kebijakan zero ODOL bukan hanya soal menertibkan, tetapi juga memastikan ekosistem logistik nasional tetap berjalan efisien dan adil bagi semua pihak,” katanya menegaskan.
