Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD 2025 akan diselenggarakan pada 15 Agustus 2025. Jadwal sidang tahun kali ini maju sehari dari biasanya, yakni pada 16 Agustus.
Muzani mengungkap salah satu alasan jadwal sidang tahunan berbeda dengan biasanya. Sidang dimajukan karena tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu.
“Rapat membicarakan tentang persiapan agenda rapat Sidang Tahunan yang akan berlangsung pada tanggal 15 Agustus hari Jumat, bagian dari rangkaian peringatan 17 Agustus atau peringatan 80 tahun kemerdekaan RI yang biasanya diselenggarakan tanggal 16 Agustus, tapi karena jatuh pada hari Sabtu dimajukan jadi hari Jumat,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.
Muzani mengatakan sidang itu akan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto hingga mantan Presiden terdahulu. Presiden Prabowo bakal menyampaikan pidato kenegaraannya. Pidato itu sekaligus disampaikan menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.
“Acara akan diselenggarakan pagi hari, dan alhamdulillah, insyaallah Presiden Republik Indonesia akan hadir menyampaikan pidato kenegaraan menjelang peringatan 17 Agustus,” ujar Muzani.
Tak hanya itu, Muzani menyebut per hari ini undangan sudah dibagikan kepada Presiden RI periode sebelumnya. Termasuk, ke para mantan Wakil Presiden dan pimpinan MPR.
“Ya, tadi pagi kita rapat pimpinan MPR akan mengundang seluruh mantan presiden, mantan wakil presiden, dan tentu saja para mantan pimpinan MPR. Semuanya akan kita undang. Hari ini undangannya akan kita serahkan. Tadi kami sudah ada tanda tangan undangan-undangan tersebut,” kata Muzani.
Di sisi lain, Muzani mengungkapkan bila pihaknya hari ini menggelar rapat gabungan yang dihadiri pimpinan MPR, ketua, wakil-wakil ketua, para pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, alat-alat kelengkapan MPR; badan sosialisasi dan badan penganggaran MPR.Dia mengatakan dalam rapat itu dibahas juga soal rencana peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2025.
Acara direncanakan berlangsung pukul 19.00 WIB.
“Yang ketiga, rapat menerima naskah yang disusun oleh Badan Pengkajian MPR tentang pokok-pokok haluan negara.Ini adalah sebuah sejarah karena tiga periode naskah ini dikaji, dibahas, dirumuskan, dan akhirnya setelah tiga periode naskah ini bisa kita terima sebagai sebuah naskah PPHN untuk kita bicarakan lebih lanjut tentang bentuk dan produk hukumnya,” kata dia.
