Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengoptimalkan diplomasi dagang dalam negosiasi dengan pihak Amerika Serikat (AS) terkait dengan pemberlakuan tarif impor Trump sebesar 32 persen.
Ia pun berharap Indonesia tidak terjebak dalam pola ‘memberi konsesi tanpa jaminan’, mengingat AS sejatinya menggunakan tarif impor sebagai alat geopolitik, bukan semata-mata alat ekonomi.
“Pengenaan tarif 32 persen menunjukkan bahwa AS menggunakan perdagangan sebagai alat tekanan geopolitik,” kata Amin, dalam keterangan persnya, dikutip Jumat, 11 Juli 2025.
“Indonesia harus lebih cerdik dalam bernegosiasi—tidak hanya menawarkan konsesi ekonomi, tetapi juga memastikan adanya jaminan pembukaan pasar AS dan perlindungan terhadap kedaulatan regulasi,” imbuhnya.
Menurutnya, pemberlakuan tarif Trump juga bisa menjadi preseden buruk, di mana Indonesia akan dipaksa untuk terus memberi, sementara AS tetap memegang kendali. Sehingga ia menekankan pentingnya pendekatan baru yang mengutamakan kedaulatan nasional dan kepastian timbal balik dalam setiap negosiasi.
“Negosiasi sejauh ini terkesan menunjukkan kita memberikan banyak konsesi tanpa mendapatkan jaminan timbal balik yang setara. Saatnya kita mengubah pola ini,” tegasnya.
