Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, krisis ketenagakerjaan sudah semakin parah di Indonesia, mengingat naiknya angkat pemutusan hubungan kerja (PHK) secara signifikan. Sehingga ia meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret.
“Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera,” kata Puan, dalam keterangan persnya, dikutip Jumat, 23 Mei 2025.
Ia pun mendorong pemerintah menyiapkan mitigasi yang jelas untuk mengantisipasi tingginya angka pengangguran di Indonesia, dan membuka payung perlindungan bagi jutaan pekerja yang nasibnya terancam.
“Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Selain itu, Puan juga menyoroti berbagai tantangan struktural yang masih menghambat kesejahteraan rakyat, termasuk kesenjangan bagi para pekerja. Sehingga pihaknya akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.
“Yang paling pokok saat ini adalah menyelesaikan masalah ekonomi: bagaimana pendapatan rakyat harus ditingkatkan; lapangan kerja tersedia; rakyat dapat memiliki sumber penghidupan untuk sejahtera,” tuturnya.
Oleh karena itu, Puan menegaskan, DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya, akan mendukung setiap kebijakan negara yang dapat memberikan jalan bagi rakyat untuk menemukan solusi dalam bidang ekonomi, agar rakyat hidup nyaman, tentram, dan sejahtera.
Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengumumkan angka PHK yang semakin mengkhawatirkan. Per 20 Mei 2025, sudah ada 26.454 pekerja di-PHK. Angka ini naik signifikan dari sebelumnya.
