Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Sukamta, mendukung penuh arah kebijakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, khususnya dalam agenda reformasi fiskal dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
Menurutnya, KEM-PPKF 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantangan global dan domestik dengan pendekatan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur.
“Kami Fraksi PKS mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap menjaga disiplin fiskal dengan defisit di kisaran 2,48–2,53 persen PDB, namun tetap mengedepankan keberpihakan kepada rakyat melalui delapan strategi pembangunan nasional,” kata Sukamta, dalam keterangan persnya, Kamis, 22 Mei 2025.
Ia pun menekankan pentingnya kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas pembangunan, sebagai bagian dari upaya strategis menuju kemandirian bangsa.
“Kami mendukung penguatan program-program strategis seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pendidikan, dan perlindungan sosial. Program-program ini harus dijalankan dengan tata kelola yang baik agar benar-benar menjangkau rakyat kecil,” ungkapnya.
Meski demikian, kata Sukamta, reformasi fiskal perlu diarahkan pada peningkatan penerimaan negara yang adil dan efisien, serta belanja negara yang produktif dan tepat sasaran untuk menghasilkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi fiskal pusat dan daerah agar pembangunan lebih merata dan berkeadilan. Karena sinergi antara pusat dan daerah harus diperkuat, khususnya dalam mendukung transformasi ekonomi di desa, penguatan koperasi, dan UMKM.
“Ini saatnya kita menjadikan APBN sebagai alat perjuangan untuk kedaulatan dan kesejahteraan. Kami di DPR siap bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berkeadilan,” katanya menambahkan.
