SinPo.id – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah (Ijeck) mendorong pembentukan Panitia Kerja Ojek online (Panja Ojol) di DPR segera direalisasikan. Pembentukan panja dinilai sangat mendesak mengingat jumlah pengemudi ojol di Indonesia yang mencapai lebih dari 4 juta orang.
“Regulasi yang lebih adil harus segera didorong, termasuk penetapan batas maksimal potongan oleh aplikator serta sanksi tegas bagi yang melanggar,” kata Ijeck dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 10 Mei 2025.
Ijeck menyuarakan keprihatinan serius terhadap tingginya potongan pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi ojek daring kepada para mitra pengemudi.
Dalam pertemuan dengan sejumlah pengemudi ojol di daerah pemilihannya (Sumatera Utara I) beberapa waktu lalu, Ijeck sempat menerima langsung keluhan tentang besarnya potongan yang bisa mencapai lebih dari 30 persen dari pendapatan harian pengemudi.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan bila pemotongan itu sangat memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, serta tidak manusiawi dan sangat merugikan para pekerja di sektor transportasi daring.
Menurutnya, praktik pemotongan yang melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022, yakni sebesar 15 persen sangat tidak adil.
Meski aturan itu telah diterbitkan, kata dia, banyak aplikator tetap menarik potongan tambahan yang membuat pendapatan bersih pengemudi semakin kecil.
Dia berpendapat aplikator seharusnya bisa memangkas biaya platform karena mereka tidak menanggung beban operasional langsung seperti kendaraan, bahan bakar, atau perawatan.
“Maka, potongan sebesar 20-30 persen itu patut dipertanyakan,” kata dia.
Ijeck juga menekankan pentingnya konsep kemitraan yang sejati antara aplikator dan mitra pengemudi. Dia menilai hubungan kerja yang berkeadilan harus memberikan keuntungan proporsional sesuai risiko dan kontribusi masing-masing pihak.
“Pemerintah dan aplikator harus duduk bersama mencari solusi. Kemitraan sejati itu bukan soal siapa yang paling untung, tapi siapa yang paling adil,” kata mantan Wakil Gubernur Sumatra Utara itu.
