Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyarankan agar program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kementerian Sosial (Kemensos).
Terlebih Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah menyatakan bahwa guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan kualifikasi tertentu.
“Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses,” kata Esti, dalam keterangan persnya, Selasa, 15 April 2025.
Menurutnya, rekrutmen guru dari lulusan PPG memang menjanjikan mutu pengajaran yang lebih terstandar. Namun ia mengingatkan bahwa insentif dan jenjang karir guru tersebut juga perlu dipertimbangkan.
“Pengambilan dari lulusan PPG adalah langkah strategis, tetapi perlu dipastikan bahwa mereka tidak hanya kompeten secara akademik, melainkan juga memiliki kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di daerah dengan karakteristik kompleks. Bagaimana insentif dan jaminan kesejahteraan mereka?” paparnya.
Meski demikian, kata Esti, perlu ada mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan berkelanjutan agar Sekolah Rakyat tidak terhenti di tengah jalan atau kehilangan esensinya karena pergantian pemerintahan. Ia menyarankan, agar Sekolah Rakyat memanfaatkan bangunan sekolah yang ada.
“Banyak sekolah yang sudah ada, minim jumlah muridnya, juga di daerah-daerah kepulauan sebaiknya menggunakan lokasi tersebut agar bisa lebih efisien dalam pembiayaan,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan memastikan bahwa alokasi anggaran yang memadai, mekanisme transparansi rekrutmen guru, serta keterlibatan masyarakat lokal ada dalam desain kurikulum.
“Sekolah Rakyat harus menjadi bukti bahwa negara hadir, bukan hanya dengan seragam dan papan tulis, tapi dengan nilai-nilai keadilan sosial, keberpihakan, dan harapan masa depan,” pungkasnya.
