Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, merespons adanya kebijakan pengenaan tarif untuk semua barang impor yang masuk ke Amerika Serikat (AS) setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden, dan membuat perekonomian global terdistorsi.
Terlebih Trump juga mengenakan tarif atas barang barang ekspor Indonesia ke AS sebesar 32 persen. Padahal Indonesia sedang menghadapi penurunan daya beli, serta kondisi pasar saham dan keuangan yang sangat volatile.
Dengan demikian, ia menyarankan pemerintah mengambil beberapa langkah dan inisiatif. Salah satunya, inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO) untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan.
“Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan,” kata Said, dalam keterangan persnya, dikutip Sabtu, 5 April 2025.
“Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesain sengketa perdagangan internasional,” imbuhnya.
Kemudian untuk di dalam negeri, pemerintah bisa mengambil langkah langkah untuk menghadapi ketidakpastian tanpa batas waktu, seperti menjaga produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional, serta mencari pasar pengganti jika produk produk ekspor terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif. Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan.
Lalu memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor, hal ini sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa, dan memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir.
“Memperluas dan memperadalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah harus menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat.
Pihaknya juga meminta pemerintah memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional.
Terakhir, pemerintah diminta membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha.
