Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal menyambut positif langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang menutup situs web dan akun media sosial pemerintah yang tidak aktif.
Menurut dia, kebijakan ini merupakan upaya yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan oleh pelaku judi daring (judol) dan meningkatkan keamanan siber nasional.
Rizal mengungkapkan bahwa kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi aset digital negara dan data publik dari potensi kejahatan siber.
“Ini merupakan momentum yang baik untuk mempercepat transformasi digital yang aman dan berintegritas,” ujar Rizal dalam keterangannya, Minggu, 2 Maret 2025.
Dia menjelaskan bahwa salah satu masalah utama dalam praktik judol adalah penyalahgunaan situs web pemerintah yang sudah tidak aktif. Rizal menuturkan, pelaku judol kerap memanfaatkan celah keamanan yang ada pada situs-situs yang tidak terkelola dengan baik.
“Kami di Panja Judol telah melihat langsung bagaimana situs web pemerintah yang tidak aktif disalahgunakan oleh pelaku judol,” ungkap dia.
Kendati demikian, dia menyarankan agar Kemenkomdigi melakukan pemetaan dan analisis terhadap situs web yang tidak aktif tersebut sebelum mengambil tindakan penutupan.
Menurutnya, penting untuk mengetahui penyebab ketidakaktifan situs tersebut, apakah karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, atau faktor lainnya.
“Jika penyebabnya adalah keterbatasan anggaran, Kemenkomdigi perlu mempertimbangkan alokasi dana khusus untuk pemeliharaan situs web dan sistem keamanannya,” ujar Rizal.
Dia juga mendorong agar ada peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan situs web melalui pelatihan yang melibatkan perguruan tinggi dan pelaku industri terkait.
Rizal menegaskan bahwa Komisi I DPR RI siap mendukung kebijakan ini melalui fungsi anggaran dan pengawasan, untuk memastikan kebijakan ini dapat dijalankan secara berkelanjutan dan efektif.
Di samping itu, Rizal juga mengingatkan pentingnya konsolidasi layanan digital pemerintah. Rizal mengajak seluruh instansi pemerintah untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan dan efektivitas situs web mereka.
“Ini adalah titik awal untuk memperkuat infrastruktur digital dan meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi,” kata Rizal.
Rizal juga menekankan pentingnya migrasi konten penting dari situs web yang tidak aktif ke platform yang lebih modern dan terjamin keamanannya, demi memastikan masyarakat dapat mengakses informasi tanpa risiko gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
