Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi mengecam penyerangan Kepompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terhadap guru dan tenaga kesehatan di Yahukimo. Aksi brutal itu bahkan disebut bentuk nyata dari pelanggaran HAM.
“Ya itu kan dari Komisi XIII DPR melihat dari sudut pandang HAM dan kejahatan. Tentu yang namanya tindakan kejahatan kan merupakan suatu pelanggaran hukum, itu sudah pasti. Kita lihat juga hal itu merupakan pelanggaran HAM,” kata Ali kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025.
Ali mengatakan yang saat ini dibutuhkan para aparat di Papua ialah mengimplementasikan penegakkan hukum agar tindak kejahatan di Papua bisa ditekan.
“Saya kira di Indonesia semua aturan sudah cukup banyak, tinggal sekarang bagaimana kita menjalankan dan melaksanakannya, sehingga minimal kita bisa mengurangi tingkat kejahatan,” ujar dia.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini meyakini banyaknya kebutuhan membuat KKB Papua terpaksa melakukan tindakan kejahatan di Bumi Cendrawasih.
“Biasanya tingkat kejahatan akan meningkat apabila ada kebutuhan-kebutuhan. Mungkin kebutuhan Lebaran ini kan banyak sekali, kan setiap manusia kan berbeda pikiran,” kata Ali.
Menurut Ali, tindakan KKB itu merupakan kejahatan yang harus ditindak tegas berdasarkan hukum atau ketentuan yang berlaku di Indonesia.
“Oleh karena itu penegakan hukum penting juga untuk menindak. Bagi siapa yang melakukan pelanggaran kan harus ditindak menurut hukum apalagi itu sudah jelas,” kata Ali.
Ali juga menekankan kepada TNI dan Polri untuk jeli melihat persoalan di Papu. Hal ini penting agar penindakan yang dilakukan para aparat tidak melanggar HAM.
“Tidak mungkin kan penegak hukum itu asal hajar saja harus dipastikan bahwa ini benar-benar melakukan kejahatan teroris dengan tentu dilakukan pembuktian dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup,” kata Ali.
Ali melihat aparat sudah melakukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan sangat baik. Namun, berdasarkan fakta di lapangan tidak mudah membedakan antara penduduk dengan KKB Papua.
Dia mengamini bila sekarang KKB sudah berbaur dengan masyarakat. Hal ini juga membuat aparat sulit membedakan antara masyarakat sipil dan KKB.
“Kan mereka berbaur bersama masyarakat. Nah itu yang menjadi kesulitan bagi aparat yang bertugas di sana apalagi kalau kita bicara di sana lokasinya kan sangat sulit aksesnya. Apalagi masyarakat sipil, kemampuan untuk membedakannya sulit,” kata dia.
