Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menginginkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) nonformal tak dipisahkan dari peta jalan pendidikan nasional. PAUD nonformal dinilai menjadi fondasi penting dalam mengoptimalkan tumbuh kembang generasi penerus bangsa.
Ini disampaikan Rerie saat menerima para anggota Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) bersama sejumlah anggota Fraksi Partai NasDem di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 6 Maret 2025.
“Saya sangat percaya PAUD nonformal merupakan faktor penting untuk meletakkan fondasi dalam rangkaian proses pendidikan bagi setiap anak bangsa,” kata Rerie dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 8 Maret 2025.
Pada pertemuan itu, Ketua Umum PP HIMPAUDI Betti Nuraini menyampaikan kondisi profesi guru PAUD nonformal seperti di Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang kerap tidak dianggap sebagai bagian dari pendidik. Bahkan kelompok ini tidak diperlakukan sama dengan para guru di tingkat pendidikan yang lain.
Akibatnya, penghargaan terhadap para guru PAUD nonformal tidak layak. Menanggapi hal ini, Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menyebut apa yang dialami oleh para guru PAUD nonformal merupakan dampak dari tidak tercantumnya nomenklatur guru PAUD pada peraturan perundang-undangan tentang pendidikan yang berlaku saat ini.
Untuk itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengatakan sejumlah masukan dari para anggota HIMPAUDI akan dikaji terlebih dahulu untuk kemudian dibuat kertas kerja yang akan menjadi dasar fraksi-fraksi di DPR RI untuk merevisi undang-undang terkait pendidikan.
Dia mengatakan Fraksi Partai NasDem DPR RI akan mencoba mengajak sejumlah fraksi di Parlemen untuk menginisiasi langkah revisi undang-undang terkait pendidikan untuk memasukkan nomenklatur guru PAUD nonformal.
Sebelumnya, anggota majelis Tinggi Partai NasDem itu bersama para anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem menerima Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) di Ruang Fraksi Partai NasDem di Gedung Nusantara I DPR RI. Pada pertemuan itu, para dosen ASN menyampaikan persoalan tunjangan kinerja (Tukin) yang belum dibayarkan kepada mereka sejak 2016.
Dalam pertemuan itu antara lain mengemuka bahwa sejumlah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih diduga menjadi pemicu tidak dibayarkannya tukin dosen ASN tersebut.
Rerie berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat memberi perhatian serius pada sejumlah persoalan yang dihadapi para guru dan dosen, yang merupakan garda terdepan dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.
