Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien Syafiudin menerima audiensi dengan kuasa masyarakat pemilik tanah yang terkena dampak proyek pelebaran jalur Pantura di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Kecamatan Lohbener.
Audiensi tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait pembebasan lahan yang belum dibayar oleh pihak pemerintah.
Menurut Daniel, masalah ini berawal dari aduan masyarakat setempat yang mengklaim bahwa tanah milik mereka yang terlibat dalam pelebaran jalur Pantura belum diberikan ganti rugi. Kondisi ini menyebabkan ketidakpuasan dan keresahan di kalangan pemilik tanah, yang merasa hak-haknya belum dipenuhi oleh pemerintah.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, terkait permasalahan ini, dirinya berencana untuk membawa keluhan warga ke dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang memiliki peran penting dalam proyek pelebaran jalan tersebut.
“Ya mungkin nanti akan saya bawa pada saat RDP dengan teman-teman dari Kementerian PU karena sebetulnya ini juga ada keterkaitan juga Kementerian yang lain kan dari Kementerian ATR BPN tapi saya juga pengen tau dari versi Kementerian PU seperti apa? kita kan baru menerima informasi dari masyarakat dan kita juga harus tau informasi dari Kementerian PU sebetulnya permasalahannya itu apa?” ujarnyausai audiensi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Meskipun pembebasan tanah terkait proyek jalur Pantura merupakan bagian dari upaya pengembangan infrastruktur yang bertujuan untuk kemajuan dan kelancaran transportasi, Ia menekankan pentingnya untuk tetap memperhatikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
Dengan dilakukannya audiensi ini, Legislator Dapil Jawa Barat VIII itu berharap permasalahan yang dihadapi masyarakat Indramayu segera mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
