Anggota komisi IX DPR RI, Nurhadi mempertanyakan upaya BPOM dalam merealisasikan Astacita presiden pada poin 5 terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam terutama bidang Herbal Tradisional.
“Di Astacita Presiden RI poin nomor 5 menjelaskan tentang melanjutkan dan mengembangkan Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah. Terkait hal itu, saya menegaskan bahwa faktanya kita masih tidak merdeka terkait pengelolaan sumber daya alam terutama bidang herbal tradisional yang notabene berasal dari alam,” tutur Politisi Fraksi Partai NasDem itu dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Nurhadi menyoroti hal tersebut lantaran belum ada regulasi yang pasti untuk mengatur herbal dan penggunaanya. Hal tersebut dinilai miris, terlebih menurutnya Indonesia memiliki potensi tanaman herbal yang besar dengan varian yang beragam.
“Hal ini kan bagi saya kekeliruan. Karena seperti yang kita tahu bahwa negara kita adalah negara penghasil herbal terbanyak. Ada ribuan jenis herbal yang ada di Indonesia dan tidak ditemukan di negara lain tapi regulasi yang ketat mengatur hal itu tidak ada,” lanjutnya.
Lebih lanjut, legislator Dapil Jawa Timur VI ini berharap bahwa ke depan dapat dilakukan evaluasi secara mendalam untuk penerapan Astacita Presiden, terutama yang berkaitan dengan BPOM.
Ia juga berharap agar BPOM dapat menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri.
“Harapan saya tolong evaluasi kembali untuk penerapan Astacita Presiden oleh BPOM serta tak lupa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atas kerja kerja BPOM selama ini untuk tetap berkomitmen, untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak,” tutupnya.
