Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mengingatkan penambahan anggaran Kementerian BUMN (Badan Usaha MIlik Negara) harus diiringi dengan peningkatan pengawasan pada setiap perusahaan plat merah yang ada.
Hal ini menanggapi adanya usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp66,64 miliar di Kementrian BUMN.
Pengawasan menjadi sangat penting agar semua BUMN dapat memberikan kontribusi maksimal pada negara.
“Kami mungkin ingin titip Pak Menteri berkaitan dengan penambahan anggaran ini juga selain menggenjot daripada dividen, pengawasan-pengawasan daripada BUMN,” kata Hakim pada Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).
Ia pun mengapresiasi kinerja Erick yang selama ini selalu terang-terangan membuka bobroknya beberapa BUMN. Menurutnya, keterbukaan Menteri BUMN tersebut menjadi salah satu cara untuk mengurai segala permasalahan yang menimpa BUMN.
“Karena jangan sampai ini menjadi bom waktu istilah nya orang Jawa ‘mblangkon’ mbendol mburi, terjadi di belakang. Lebih baik dibuka sekarang, diurai dan saya benar-benar mengapresiasi keberanian Pak Erick mengambil langkah yang mungkin nggak semua Menteri BUMN berani mengambil langkah itu Pak Menteri,” puji Legislator Dapil Jatim VIII ini.
Politisi Fraksi PAN ini juga berharap dengan perbaikan total yang dilakukan Erick selama ini, dapat membuat BUMN lebih maksimal lagi dalam memberikan kontribusi kepada negara.
“Kedepannya itu bukan cuma lima atau sepuluh BUMN saja (yang memberikan kontribusi pada negara) tetapi kalau bisa seluruh holding itu bisa memberikan sumbangsih dividen yang luar biasa,” harapnya.
Diketahui, Kementerian BUMN mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp277 miliar. Namun, Kementerian BUMN juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,64 miliar untuk kebutuhan lain yang belum diakomodir.
