Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia
  • DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat
  • BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
  • BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP
  • BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026
  • BNI Perkuat Pencegahan Stunting Lewat Program Gizi dan Edukasi Keluarga
Jumat, Agustus 21
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Mukhlis Basri Minta Pemerintah Perjelas Skala Prioritas Wisata RI

Mukhlis Basri Minta Pemerintah Perjelas Skala Prioritas Wisata RI

redaksiBy redaksi9 Juli 2024Updated:30 Juli 2024 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Badan Legislasi DPR RI Mukhlis Basri meminta pemerintah memeperjelas  skala prioritas destinasi wisata yang perlu dikembangkan di Indonesia.

Sebab menurutnya, banyak sekali destinasi potensial di tanah air yang belum tergarap dengan baik oleh pemerintah.

“Banyak sekali destinasi wisatanya (tapi) kehadiran pemerintah masih kecil sekali khususnya untuk infrastruktur-infrastruktur daerah wisata tersebut. Misalnya, masalah jalannya, masalah listriknya, masalah (jaringan) komunikasinya. Saya kira ini yang harus menjadi perhatian pemerintah,” ujar Mukhlis dalam Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI terkait Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2024)

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa salah satu wilayah yang menurutnya potensial sebagai destinasi wisata yakni Lampung. Menurutnya destinasi di Lampung ini tergolong cukup variatif.

“Mau melihat pulau pantai kalau di Papua sana ada Pulau tenggelam,  ya, di Lampung juga, tapi belum tergarap karena kehadiran pemerintah.” lanjutnya

“Artinya harapan saya kalau ada prioritas-prioritas seperti itu kriterianya harus jelas, jangan karena ‘Oh ini tempat saya diprioritaskanlah’, saya mohon maaf,” tekannya

Maka dari itu, ke depan dirinya berharap penentuan prioritas ini harus betul-betul ada kriteria yang dibuat, termasuk juga anggaran.

“Indonesia ini kan penduduknya 280 juta jadi saya kira sekarang masyarakat ini butuh wisata butuh rekreasi untuk jalan-jalan seperti healing libur-libur seperti ini,” ungkapnya.

Menurutnya, apabila potensi daerah ini bisa dimaksimalkan dapat menjadi pendapatan daerah.

“Jadi pemerintah sekali lagi perlu menganggarkan, bukan hanya bantuan-bantuan ini sedikit-sedikit, tapi perlu betul-betul sinergi antara pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten, tutupnya.

DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Berita Terkini

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026

Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran

27 Juli 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?