Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia
  • DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat
  • BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
  • BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP
  • BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026
  • BNI Perkuat Pencegahan Stunting Lewat Program Gizi dan Edukasi Keluarga
Jumat, Agustus 21
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Tempat Tinggal Hakim di Pengadilan Makassar Banyak yang Tidak Layak

Tempat Tinggal Hakim di Pengadilan Makassar Banyak yang Tidak Layak

redaksiBy redaksi5 Juli 2024Updated:29 Juli 2024 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Dalam kunjungan kerja yang dilakukan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, menyatakan kekecewaannya terhadap kondisi rumah flat yang disediakan untuk para hakim tinggi di kota Makassar yang dinilai tidak layak.

“Sebagai mitra kerja dari Mahkamah Agung, kami sangat kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung. Pada saat rapat anggaran kemarin, Sekretaris MA menyampaikan bahwa ada salah satu (rumah) flat di Makassar ini yang akan dibuat sebagai percontohan untuk hakim-hakim di seluruh Indonesia. Tetapi setelah kami meninjau dan melihat, ini flat yang menurut kami tidak layak untuk tempat tinggal seorang hakim tinggi,” ujar Adies Kadir saat meninjau lokasi rumah flat hakim di Pengadilan Tinggi Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, (4/7/2024).

Politisi Fraksi Golkar tersebut menekankan bahwa hakim tinggi merupakan pejabat negara yang seharusnya mendapatkan fasilitas yang representatif.

“Hakim tinggi memerlukan tempat yang cukup representatif karena beliau harus mencurahkan segala pikiran-pikirannya untuk memutuskan satu perkara dengan hati dan pikiran yang tenang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Adies mengungkapkan bahwa fasilitas yang ada saat ini sangat minim, bahkan tidak memiliki pendingin udara yang memadai.

“Ini mebeler-nya saja sudah sangat tidak layak, AC-nya pun tidak ada. Ini yang dikatakan flat untuk percontohan yang akan dibuat hakim. Kalau dibuat seperti ini, kami pasti sangat tidak setuju di DPR sebagai mitra kerja. Kami akan bicarakan lagi kepada Mahkamah Agung, Pimpinan Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung agar supaya ditinjau kembali pembangunan-pembangunan flat hakim-hakim tinggi, hakim-hakim pengadilan negeri yang layak untuk mereka tinggal dan beristirahat,” tegas Adies.

Adies juga mengkritik kondisi kantor hakim yang tidak mendukung kinerja mereka.

“Kantornya pun kadang-kadang ada AC, kadang-kadang tidak ada AC. AC-nya pun AC tahun berapa itu, mungkin 20-30 tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa memutuskan perkara, bagaimana mereka bekerja dengan baik. Padahal hakim itu kan tempat paling akhir untuk masyarakat mendapatkan keadilan. Jadi harus memutuskan dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang nyaman, dengan suasana yang nyaman,” paparnya.

DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Berita Terkini

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026

Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran

27 Juli 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?