Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Sumariyandono memandu para observer Program Pemantauan Pemilu atau ‘Election Visit Program’ (EVP) 2024 terkait alur pemilihan di TPS.
Sumariyandono menilai perlu menjelaskan kepada delegasi-delegasi dunia bagaimana tahapan dan ketentuan yang harus dilakukan ketika hendak melakukan pemilihan melalui alat peraga sebelum 14 Februari 2024, para observer terjun langsung ke TPS untuk menyaksikan pemilu.
“Jadi saya tadi menjelaskan mengenai bentuk TPS yang akan kita kunjungi besok di tiga tempat. Dimulai dari apa yang harus ada di dalam TPS. Pertama yang untuk daftar pemilih tetap, kemudian daftar nama calon, itu kita jelaskan kenapa itu kita perlukan dia ada di depan. Saya jelaskan satu-satu masing-masing tugas KPPS-nya, dari tugas KPPS 1 sampai dengan KPPS 7. Itu kita jelaskan masing-masing tugasnya,” jelas Sumariyandono di sela sesi Focus Group Discussion (FGD) terkait sistem dan penyelenggaraan pemilu 2024, di Bali, Denpasar, Selasa (13/2/2024).
Selain menjelaskan terkait alur pencoblosan, Sumariyandono yang didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana, juga menjelaskan beberapa alat dan perlengkapan yang harus ada di TPS, serta kegunaannya.
“Dan kita tunjukkan juga beberapa alat peraga, yaitu kertas suara kita tunjukkan juga, terus bilik suaranya juga kita tunjukkan. Termasuk juga alat untuk penyandang disabilitas netra, kita tunjukkan juga. Terakhir kita tunjukkan adalah betapa kita menggunakan kotak suara yang transparan, agar bisa dipantau. Dan juga masalah tinta juga kita tunjukkan,” sambungnya.
Dalam paparannya itu, Sumariyandono menyampaikan bahwa sebagian dari delegasi mengapresiasi pola pemilu yang ada di Indonesia, dan tak sedikit juga yang merasa kaget dengan metode yang Indonesia gunakan.
“Mereka surprise, kaget juga, ‘oh masih begini ya. Dan cukup dipersiapkan secara detail ya’, bagaimana semuanya itu, baik dari surat suaranya, terus kemudian dibalik bilik suaranya,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi pertanyaan para delegasi, Sumariyandono menjelaskan ialah perkara bagaimana distribusi logistik pemilu yang harus bisa menjangkau hingga pelosok negeri.
“Kita sampaikan ya memang ada, kendala-kendala seperti itu ada. Tetap melaksanakan bahwa semua warga negara Indonesia harus bisa memilih. Oleh sebab itu, KPU berupaya untuk tetap mendistribusikan sampai ke pelosok-pelosok gitu ya, dengan berbagai macam cara,” pungkasnya.
