Anggota Komisi II DPR RI Riyanta menegaskan peserta dan penyelenggara Pemilu harus berkomitmen untuk menghindari politik uang (money politic) dalam melaksanakan Pemilu 2024.
Sehingga hal yang dapat menimbulkan persengketaan perlu dihindari agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat terlaksana secara jujur dan adil.
“Salah satu upaya yang perlu didorong agar sengketa Pemilu itu dihindari baik peserta maupun penyelenggara pemilu dan semua stakeholder itu bisa benar-benar melaksanakan pemilu secara jujur dan adil. Kuncinya harus berkomitmen menghindari money politic. Saya kira jika hal itu dihindari nanti tidak akan ada masalah dengan hasil (Pemilu 2024),” jelas Riyanta usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur, Denpasar, Provinsi Bali, Rabu (6/12/2023).
Riyanta menambahkan penyelenggara Pemilu juga diharapkan tidak terjerumus pula dalam politik praktis. Hal tersebut menurutnya penting, agar stabilitas nasional, politik, dan hukum dapat terjaga secara baik.
“Menurut saya yang paling penting kita bernegara agar bisa hidup dengan tentram tentu stabilitas itu menjadi aspek yang paling utama,” ungkapnya.
Untuk itu, Politisi fraksi PDIP itu mendorong agar adanya suatu bentuk pengawasan dalam bentuk internal maupun eksternal agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa terlaksana menjadi lebih baik lagi.
Karena tanpa adanya pengawasan lanjut Riyanta, manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan.
“Khususnya teman-teman LSM, media, bagaimana memberikan suatu pengawasan. Pengawasan ini diberikan dalam rangka ikut juga berpartisipasi dalam rangka membangun bangsa dan negara lebih baik lagi. Tanpa dilakukan pengawasan saya yakin manusia itu ada kecenderungan menyimpang jadi kata kuncinya sebenarnya bagaimana peserta pemilu ini harus benar-benar komitmen,” tandasnya.
Lebih lanjut ia pun turut mengimbau kepada peserta Pemilu untuk lebih mengedepankan gagasan, ide, visi, dan misi sesuai dengan fungsi sebagai anggota dewan yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas.
“Sampaikanlah gagasan demi kepentingan pembangunan nasional misalnya menghilangkan KKN, Pungli, sengketa tanah ini kan masih banyak terjadi di daerah. Tentu yang terpenting bagaimana komitmen antara yang diucap dan yang dilakukan itu bisa sama dan terlaksana,” imbuhnya.
