Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor informal seperti pelaku UMKM, driver online, pedagang pasar dan lain sebagainya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih sangat minim dari jumlah pekerja informal yang ada.
Hal tersebut, mengemuka saat pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Bupati Bantul dan Kementerian Ketenagakerjaan serta perwakilan elemen masyarakat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul, DIY, Jumat (1/9/2023).
“Sosialisasi dari pemerintah harus masif agar mereka dapat ikut serta dan mendapatkan perlindungan. Minimal dua program yang mereka miliki yaitu program kecelakaan kerja dan program kematian, ini kecil biayanya akan tetapi kurang sosialisasinya,” ujar Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat diwawancarai Parlementaria.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi NasDem itu pihaknya (Komisi IX DPR RI) meminta agar pemerintah lebih masif lagi dalam melakukan sosialisasi manfaat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, karena berdasarkan data baru 30% dari total pekerja formal yang terdata.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pemberian simbolik bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat yang menerima manfaat kepesertaannya. Nilai manfaat yang diterima sesuai dengan kejadian yang tidak diinginkan saat pekerja informal saat bekerja.
