Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun 2024 seperti fatamorgana. Pasalnya, anggaran sebesar 7,8 persen yang nilainya mencapai Rp108,8 triliun itu terlihat besar, tetapi tidak signifikan.
Terlebih besaran anggaran dibagi untuk semua komponen di dalamnya, termasuk anggaran bangunan fisik infrastruktur di Kementerian PUPR dan belanja pegawai di Kementerian Pertanian yang mengurusi masalah pangan.
“Jangan seperti fatamorgana, anggarannya kelihatan besar namun tidak berdampak untuk peningkatan hasil produksi pangan, sarana prasarana produksi seperti benih, pupuk dan pakan masih mahal dan sulit didapatkan petani,” kata Johan, melalui keterangan tertulisnya, dikutip Rabu 23 Agustus 2023.
“Alih fungsi lahan juga terus terjadi, serta anggaran tersebut tidak banyak berperan membantu petani agar lebih bersemangat melakukan usaha tani sektor pangan,” sambungnya.
Selain itu, ia juga menyayangkan menurunnya anggaran untuk sektor pertanian dari tahun ke tahun, di tengah meningkatkan anggaran ketahanan pangan. Padahal, sektor pertanian sangatlah penting untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang kokoh.
“Jika kita lihat anggaran Kementan tahun 2023 ini sebesar Rp15 3 triliun namun yang menyedihkan tahun 2024 nanti hanya akan dialokasikan sebesar Rp 14,6 triliun. Ini semacam anomali anggaran dimana anggaran ketahanan pangan meningkat namun anggaran pertanian terus menurun,” paparnya.
Oleh karena itu, Johan menegaskan esensi anggaran ketahanan pangan harus diorientasikan agar seluruh rumah tangga dapat menjangkau kebutuhan pangannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu.
