Anggota DPR RI, Luluk Nur Hamidah, menyambut baik gagasan terkait peningkatan jumlah kuota keterwakilan perempuan pada jabatan tingkat pemerintahan, untuk direkomendasikan dalam Sidang Umum ASEAN Inter-Parlementary Assembly (AIPA) ke-44 mendatang.
“Saya menyambut baik gagasan untuk membawa isu terkait dengan peningkatan keterwakilan perempuan di ASEAN baik di ranah eksekutif ataupun legislatif, ataupun juga di ruang publik yang lainnya, termasuk juga untuk pemerintahan lokal dan juga nasional,” kata Luluk, Minggu 30 Juli 2023.
Menurutnya, hal tersebut akan menjadi capaian yang sangat signifikan untuk dapat memperbaiki situasi dan status kesetaraan gender di level ASEAN.
“Penting ketika kita membawa isu ini di tingkatan ASEAN sehingga status keterwakilan perempuan di lingkup ASEAN ini juga bisa jauh lebih meningkat,” ungkapnya.
Ia berharap, rekomendasi tersebut dapat disepakati dan menjadi agenda yang perlu ditindaklanjuti oleh semua pemerintahan di tingkatan ASEAN. Sehingga akan menjadi keberhasilan Indonesia sebagai pemegang keketuaan, untuk dapat dapat mengintervensi peningkatan keterwakilan perempuan pada AIPA ke-44 mendatang.
Meski demikian, kata Luluk, harus ada langkah-langkah serius yang didorong oleh parlemen Indonesia, baik melalui penguatan undang-undang ataupun peraturan pemerintah, agar bisa berpihak kepada perempuan.
Bahkan, apabila memungkinkan perlu didorong juga dengan adanya gagasan dana perempuan (women fund) hingga kursi khusus bagi perempuan (reserved seat) untuk mendorong keterwakilan perempuan di jabatan tingkat pemerintahan.
“Hambatan yang membuat perempuan bisa menduduki jabatan publik ini yang perlu untuk kita atasi bersama-sama, dan menjadi agenda perubahan misalnya persoalan yang terkait dengan hambatan kultural, kemudian juga hambatan struktural atau bahkan mungkin barriers yang lain,” tuturnya.
Kemudian, harus diikuti pula dengan komitmen politik yang tinggi agar partai politik dapat benar-benar mendorong kesetaraan gender untuk bisa tercapai melalui fasilitasi dan dukungan yang memungkinkan perempuan bisa berada pada posisi kepemimpinan di semua tingkatan.
“Saya juga berharap ada mekanisme yang bisa disepakati dan juga sekaligus ditaati bahwa kita menerapkan zero tolerance terhadap pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual,” kata Luluk menambahkan.
