Pemerintah diminta untuk segera mengevaluasi total program hilirisasi nikel yang dinilai hanya menguntungkan investor asing dan merugikan negara. Pasalnya, produk smelter berupa Nikel Pig Iron (NPI) tersebut mendapat banyak insentif.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, program hilirisasi nikel banyak memberikan kemudahan bagi investor asing. Mulai dari harga bijih nikel yang di bawah standar internasional, bebas pajak PPN, bebas pajak ekspor, dan sebagainya.
“Pemerintah harus mengevaluasi program hilirisasi nikel secara habis-habisan agar program ini tidak sekedar menguras sumber daya mineral kita. Lalu hanya menyisakan ampasnya untuk rakyat. Sementara yang menikmati keuntungan adalah pihak investor asing,” kata Mulyanto, Rabu 21 Juni 2023.
Ia juga mendesak pemerintah untuk dapat menjelaskan dengan gamblang berapa besar keuntungan penerimaan negara dari ekspor nikel setengah jadi seperti NPI dan Feronikel, agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti. Karena pemerintah dianggap tidak terbuka terhadap data-data penerimaan negara atas hilirisasi nikel ini.
“Jangan-jangan kita malah nombok. Apalagi devisa yang dihasilkan juga ditengarai tidak masuk ke Indonesia tetapi di parkir di luar negeri dalam bentuk dolar,” ungkapnya.
Tetlebih, kata Mulyanto, devisa (bukan penerimaan negara) dari ekspor tersebut rupanya tidak kembali ke Indonesia, tetapi justru di parkir di luar negeri dalam bentuk dolar. Sehingga negara tidak mendapatkan keuntungan, dan malah nombok.
Oleh karena itu, ia menegaskan agar model kerja sama Indonesia-China dalam pengolahan nikel harus dievaluasi secara sungguh-sungguh dan transparan. Karena dengan model kerjasama seperti sekarang, ia memperkirakan secara ekonomi bahwa negara nombok, akibat terlalu banyak insentif yang diberikan.
