Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

WondrX 2026 Jadi Pre-Event Danantara Housing Expo, BNI Perluas Akses Pembiayaan Hunian

22 Agustus 2026

Deretan Musisi Ramaikan wondrX 2026 di ICE BSD

22 Agustus 2026

Naik KRL hingga Shuttle Gratis, Ini Akses Mudah ke BNI wondrX 2026

22 Agustus 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • WondrX 2026 Jadi Pre-Event Danantara Housing Expo, BNI Perluas Akses Pembiayaan Hunian
  • Deretan Musisi Ramaikan wondrX 2026 di ICE BSD
  • Naik KRL hingga Shuttle Gratis, Ini Akses Mudah ke BNI wondrX 2026
  • BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona
  • Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia
  • DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat
  • BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
Minggu, Agustus 23
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Rasio Elektrifikasi PLN Tak Pernah 100 Persen, DPR Tuntut Bukti Bukan Janji

Rasio Elektrifikasi PLN Tak Pernah 100 Persen, DPR Tuntut Bukti Bukan Janji

redaksiBy redaksi26 Mei 2023Updated:31 Mei 2023 DPR Tidak ada komentar1 Min Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti rasio elektrifikasi yang sampai saat ini masih 99,99 persen. Padahal PLN berdalih di tahun 2024 elektrifikasi akan menjadi 100 persen, namun dari tahun ke tahun tak pernah terjadi.

“Ini kan kita amati pengalaman dari tahun ke tahun janjinya begitu terus setahun 100 persen tapi apa aksinya. Ternyata ini ada permasalahan-permasalahan yang pertama adalah jaringan transmisi, kesiapan titik-titik, dan kemampuan bayar masyarakat yang belum match,” kata Mulyanto, dikutip Jumat 26 Mei 2023.

Dengan begitu ia berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Komisi VI DPR RI, dapat menyiapkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) guna mendorong atau memenuhi listrik di desa.

“Sementara dari komisi VII DPR RI akan mendorong ke Kementerian ESDM RI untuk program pemasangan baru listrik. Ini yang bisa langsung memenuhi jumlah listrik yang belum menyala,” ungkapnya.

Di samping itu, Mulyanto menginginkan agar BUMN Energi dapat hadir utuh di tengah masyarakat, dan tidak mengedepankan profit, melainkan dukungan terhadap proyek-proyek strategis negara.

“Di situlah bagiannya kenapa kita mengatakan masih BUMN. N- itu adalah negara, BUMN itu berbeda dari badan usaha pada umumnya, tapi juga menjalankan proyek-proyek yang strategis. Itulah BUMN,” katanya menambahkan.

DPE DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Berita Terkini

WondrX 2026 Jadi Pre-Event Danantara Housing Expo, BNI Perluas Akses Pembiayaan Hunian

22 Agustus 2026

Deretan Musisi Ramaikan wondrX 2026 di ICE BSD

22 Agustus 2026

Naik KRL hingga Shuttle Gratis, Ini Akses Mudah ke BNI wondrX 2026

22 Agustus 2026

BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona

21 Agustus 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?