Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

WondrX 2026 Jadi Pre-Event Danantara Housing Expo, BNI Perluas Akses Pembiayaan Hunian

22 Agustus 2026

Deretan Musisi Ramaikan wondrX 2026 di ICE BSD

22 Agustus 2026

Naik KRL hingga Shuttle Gratis, Ini Akses Mudah ke BNI wondrX 2026

22 Agustus 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • WondrX 2026 Jadi Pre-Event Danantara Housing Expo, BNI Perluas Akses Pembiayaan Hunian
  • Deretan Musisi Ramaikan wondrX 2026 di ICE BSD
  • Naik KRL hingga Shuttle Gratis, Ini Akses Mudah ke BNI wondrX 2026
  • BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona
  • Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia
  • DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat
  • BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
Minggu, Agustus 23
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » DPR: PLN Perlu Buat Skema Besaran Kapasitas Penggunaan EBT

DPR: PLN Perlu Buat Skema Besaran Kapasitas Penggunaan EBT

redaksiBy redaksi26 Mei 2023 DPR Tidak ada komentar3 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Doni Maryadi Oekon mengatakan, banyaknya masyarakat yang kini mulai memahami energi baru terbarukan (EBT) mengharuskan Pemerintah, dalam hal ini PLN untuk membuat mekanisme yang jelas terhadap penggunaan besaran kapasitas bagi industri dan perumahan, agar PLN dapat terus memenuhi kebutuhan tersebut.

Hal ini disampaikan Maryadi usai melakukan pertemuan dengan Direksi dan Jajaran PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat, Bandung, Kamis, 25 Mei 2023.

“Jadi, yang paling betul adalah kapasitas dari industri atau kapasitas dari rumah itu memasang jangan melebihi dari kapasitas, jadi mereka di bawah kapasitas yang dibutuhkan, sehingga produksi dari PLN pun bisa diserap sebagian di industri atau rumah tangga itu sendiri, itu yang harus sekarang cepat dijalankan, supaya di dalam greed ini juga listrik kita juga jadi listrik bersih, dan keberadaan tenaga listrik energi baru terbarukan juga di masyarakat juga semakin banyak,” kata Doni.

Doni menambahkan, selama ini aturan ekspor import terhadap energi baru terbarukan juga belum ada kejelasannya, meskipun semula PLN memiliki concern terhadap ekspor import energi baru terbarukan ini, namun sampai hari ini PLN tidak dapat memproduksi baterai sendiri.

“Jelas memang tadinya, PLN ada concern buat ekspor import, jadi hasil dari PLTS ini kalau tidak diserap oleh rumah akan masuk ke jaringan PLN dan itu nanti akan diperhitungkan oleh PLN, ini sebetulnya yang tidak akan berjalan karena pada hari ini PLN sendiri tidak mungkin akan jadi baterai,” ujarnya.

Doni juga mengingatkan, bahwa arahan Presiden Joko Widodo adalah pada tahun 2035-2060 Indonesia sudah harus facing out dari batu bara. Oleh karenanya, diharapkan perlahan Indonesia dapat transfer dari energi fosil ke energi baru terbarukan.

Sementara terkait dengan kinerja PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat berdasarkan paparannya terhadap rasio elektrifikasi Jawa Barat, Sukabumi merupakan daerah yang memiliki nilai rasio cukup jauh yaitu sekitar 99.99.

Menurut Doni, hal ini perlu dipelajari kenapa bisa terjadi, mengingat di Sukabumi juga memiliki pembangkit, hal ini yang perlu dicari tahu apakah disebabkan oleh jaringan atau sistem yang ada.

Namun, secara keseluruhan kinerja PLN UID Jawa Barat dinilai cukup bagus, hanya saja mereka perlu lebih cepat masuk ke daerah-daerah terpencil agar segera mendapatkan aliran listrik.

“Aliran listrik di desa yang belum sampai kemudian ada swasta yang membuat ini juga memiliki harus dibikin suatu aturan yang jelas, karena jangan sampai akhirnya masyarakat juga terbebani terlalu berat, either ini juga diatur dengan peraturan yang jelas berapa mereka boleh jualannya atau  cepat pemerintah masuk ke dalam daerah itu untuk listrik di daerah itu,” tutupnya.

DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Berita Terkini

WondrX 2026 Jadi Pre-Event Danantara Housing Expo, BNI Perluas Akses Pembiayaan Hunian

22 Agustus 2026

Deretan Musisi Ramaikan wondrX 2026 di ICE BSD

22 Agustus 2026

Naik KRL hingga Shuttle Gratis, Ini Akses Mudah ke BNI wondrX 2026

22 Agustus 2026

BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona

21 Agustus 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?