Anggota Komisi V DPR RI H. Bakri siap memperjuangkan anggaran pembangunan desa di Provinsi Jambi.
Hal ini disampaikannya saat melaksanakan audiensi dengan segenap Kepala Desa (Kades), Ketua BPD, dan tokoh masyarakat dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kecamatan Kumpe.
Pada audiensi tersebut, Bakrie menerima berbagai keluh kesah, masukan, dan aspirasi terkait masalah anggaran dan pembangunan desa yang dialami oleh perangkat desa setempat.
Demikian disampaikan Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi tersebut dalam keterangannya saat diwawancarai Parlementaria usai menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/3/2023).
“Hari ini saya kedatangan tamu Istimewa ya, beberapa kepala desa termasuk juga BPD dan tokoh masyarakat dari Provinsi Jambi tepatnya itu di Kabupaten Muara Jambi, lebih pertajam lagi di Kecamatan Kumpe. Mereka datang sini menyampaikan berbagai macam keluh kesah mereka baik itu masalah anggaran desa maupun masalah pembangunan di desa mereka,” tutur Bakri.
Politisi Fraksi PAN ini menyampaikan bahwa dirinya mendorong para perangkat desa di Kecamatan Kumpe untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung ke DPR RI karena dirinya melihat adanya keiinginan kuat dari perangkat desa untuk memaksimalkan penyerapan anggaran desa. Pada kesempatan yang sama, Bakri juga menerima berbagai proposal aspirasi dan pengajuan dari perangkat desa setempat.
“Saya melihat bahwa keinginan daripada Kepala Desa dan BPD ini sangat tinggi, dia tahu bahwa dengan anggaran dana desa itu sangat terbatas. Oleh sebab itu, saya selalu memanggil ke mereka ayo ke Senayan merebut anggaran pusat. Alhamdulillah mereka mengusulkan berbagai macam baik itu dari BSPS atau bedah rumah, jalan, jembatan dan juga desa wisata, termasuk juga mengenai Bumdes. Nah ini kami sambut baik, mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh Kepala Desa seluruh Indonesia karena ini menjadi satu momen yang bagus,” tandasnya.
Sebagai tindak lanjut, Bakri berkomitmen untuk mendistribusikan proposal dan aspirasi yang sudah disampaikan oleh FKKD tersebut ke Komisi atau Kementerian terkait agar dapat terakomodir dengan baik.
“Yang jelas hari ini proposal mereka masuk ke saya akan saya pilah-pilah, akan saya lihat ini Komisi berapa, ada yang kalau Komisi V nanti infrastruktur, apakah ke (Kementerian) Perhubungan, apakah PU, apakah di Komisi Pendidikan, Kesehatan nanti distribusikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa Luthfy Latief menyampaikan bahwa Kementerian Desa bersama Komisi V akan selalu mendorong pengoptimalan program desa dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk bisa menjadi penggerak roda perekonomian di Desa agar bisa segera pulih pasca pandemi Covid-19.
“Kita mendorong dalam 3 tahun terakhir ini kan kita dilanda pandemi Covid-19 pemulihan ekonomi menjadi salah satu prioritas dalam Permendes prioritas penggunaan dana desa kita. Kita dorong Bumdes ini menjadi lembaga ekonomi yang ada di desa yang mampu bergairah menciptakan lapangan kerja dan juga bisa menonjolkan produk-produk unggulan yang ada di desa-desa kita,” pungkasnya.
