Penulis: redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mengingatkan Pemerintah yang dalam hal ini Dirjen Anggaran Kemenkeu untuk memperhatikan harga kelapa sawit yang tertekan oleh kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Ia menilai harga awal tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di level petani bisa mencapai harga yang lebih tinggi, bila tak ada pungutan dan kebijakan DMO yang harus dipenuhi. “Sekarang ini harga TBS sampai ke pabrik harganya berapa? kalau tidak ada DMO, tidak ada pungutan maka mungkin harga sampai level petani itu bisa lebih tinggi. Oke lah kalau pungutan ini sebuah peraturan yang harus dipenuhi. Kalau tentang DMO saya pernah dapat hitungan, bahwa…

Read More

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mempertanyakan alasan kebijakan automatic adjustment (penyesuaian otomatis anggaran) yang diterbitkan di saat APBN 2023 belum berjalan. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa dimaknai dua hal, yaitu antara antisipasi penghematan lebih dini atau perencanaan anggaran yang kurang akurat. “Ini antisipasi penghematan lebih dini atau perencanaan yang sebenarnya kurang akurat? Baik asumsinya, perhitungannya dan seterusnya. Karena APBN belum dijalankan, undang-undang 28 tahun 2022 (belum dijalankan) namun sudah adjustment,” tanya Hendrawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Sebelumnya, Menteri Keuangan RI melayangkan Surat…

Read More

Penggunaan UU ITE yang banyak menuai polemik akan jadi pembahasan. Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan pihaknya akan memulai pembahasan terkait UU tersebut dalam waktu dekat. Sejauh inu, UU ITE pada pelaksanaannya implementasinya sering menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga menurutnya perlu dilakukan revisi kembali. Terlebih, dalam undang undang tersebut, ada poin-poin yang berpotensi menimbulkan multitafsir dari beberapa pasal. Christina mengatakan, sebetulnya pemerintah sudah melakukan strategi jangka pendek sebelumnya dengan cara menerbitkan surat keterangan bersama SKB antara Jaksa Agung lalu Kapolri dan lain-lain. “Surat keterangan itu diperlukan agar aparat penegak hukum khususnya penyidikan dan penuntutan memiliki persepsi yang sama…

Read More

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mengoordinasikan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan tersebut telah mulai dikirimkan pada 11 Februari 2023 lalu. “Bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden yang diberikan kepada saya untuk mengoordinasikan itu sudah kita berangkatkan dua gelombang atau kloter. Kloter pertama tanggal 11 Februari dan kemudian kloter kedua tanggal 13 Februari yang lalu,” ucap Menko PMK dalam keterangannya setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana…

Read More

Sektor industri pengolahan nonmigas Indonesia tetap memainkan peranan penting bagi perekonomian nasional. Peran ini dapat dilihat dari kinerja makro sektor industri pengolahan nonmigas di beberapa indikator. “Perjalanan pembangunan sektor industri pengolahan nonmigas di tahun 2022 masih diwarnai dengan gejolak dan tantangan baik dalam negeri maupun global, namun Alhamdulillah dapat kita lewati dengan cukup membanggakan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (14/2). Menperin menyebutkan, pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2022 sebesar 5,01%, naik dibandingkan dengan pertumbuhan industri pada tahun 2021 yang mencapai 3,67%. “Selain itu, sumbangsih sektor industri…

Read More

Sejumlah partai ‘merapat’ ke Partai Golkar dan mengajak bergabung ke koalisi mereka. Misalnya saja PKB yang terang-terangan mengajak Golkar bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra. Padahal saat ini Golkar bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin menilai ajakan parpol kepada Golkar, karena Golkar dianggap partai yang bagus. Pertemuan Golkar dan sejumlah elit parpol pun dinilai memberi dampak positif bagi Golkar. “Tentu itu berdampak positif bagi Golkar, karena Golkar dianggap partai yang seksi, partai yang bagus, partai yang terbuka untuk semua kekuatan partai politik lain, termasuk partai-partai dari oposisi,” tegas Ujang, Selasa,…

Read More

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengapresiasi Pemerintah RI yang telah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi 7,8 skala richter yang menimpa wilayah Turkiye dan Suriah. Jazuli menilai bantuan itu sangat diperlukan oleh Turkiye dan Suriah mengingat besarnya korban jiwa dan kerusakan yang terjadi. Bukan hanya bantuan makanan, perlengkapan, dan obat-obatan, pengerahan relawan kemanusiaan juga sangat dibutuhkan oleh dua negara terdampak gempa dahsyat tersebut. “Sebagai negara yang bersahabat baik, Pemerintah RI sewajarnya mengirim bantuan kemanusiaan. Pemerintah Turkiye juga beberapa kali mengirim bantuan saat terjadi bencana di tanah air seperti saat Tsunami Aceh, gempa Palu, dan terakhir gempa Cianjur,”…

Read More

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengingatkan ASN Kementerian Agama untuk memberikan yang terbaik dalam ikhtiar meningkatkan kualitas kehidupan keberagamaan. Jajaran Kemenag diingatkan akan pentingnya melayani umat dan merawat kerukunan. “Kita tidak boleh menjadi duri dalam daging, menjadi pemantik intoleransi maupun hal-hal negatif lainnya yang dapat merusak harmoni dalam keberagaman Indonesia,” tegas Wamenag saat membuka Rakernas Bimas Islam di Jakarta, Senin (13/2/2023). Hadir mendampingi, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin. “Mari kita bersama-sama melangkah membangun Indonesia dengan spirit yang sama, yakni menjadikan agama sebagai inspirasi kemajuan dan kerukunan. Bersama kita menjadi abdi negara dan pelayanan umat. Karena soliditas kita akan menentukan…

Read More

Kementerian Perindustrian aktif memfasilitasi para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di sektor pangan untuk menerapkan standar keamanan dan mutu di setiap rantai produksinya. Standar keamanan, mutu, dan gizi pangan ini perlu dijalankan oleh para pelaku IKM pangan agar produk pangan yang dihasilkan dapat dipasarkan sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan pembeli, tidak hanya untuk konsumen domestik namun juga pasar ekspor. “Kami menggelar fasilitasi pendampingan penerapan dan sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)bagi IKM pangan agar dapat membantu IKM memenuhi salah satu persyaratan ekspor, sehingga para pelaku IKM pangan akan lebih percaya diri untuk memperluas pasarnya,”kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita di Jakarta, Senin (13/2). Dirjen IKMA menilai, masih banyak IKM pangan yang belum memenuhi persyaratan standar sanitasi produksi di seluruh…

Read More

Kementerian/lembaga (K/L) wajib memedomani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi di lingkungan internal K/L. Penerapan SPBE di setiap K/L sangat diperlukan untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pencapaian program dan kebijakan pemerintah sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna atau penerima manfaat pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Purnomo Sucipto saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertajuk Penyamaan Persepsi dalam Penanganan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Kebijakan Mikro) terkait Sistem Pemerintahan Berbasis…

Read More