Penulis: redaksi

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilu lokal dan pemilu nasional dengan jeda waktu 2,5 tahun bersifat paradoks. Dia menyinggung MK sebelumnya telah memberi enam opsi model keserentakan pemilu, tetapi putusan yang terbaru justru membatasi pada satu model keserentakan. Khozin menyebut bila MK seharusnya konsisten dengan putusan sebelumnya yang memberi pilihan kepada pembentuk undang-undang (UU) dalam merumuskan model keserentakan dalam UU Pemilu. “UU Pemilu belum diubah pasca putusan 55/PUU-XVII/2019 tidak lantas menjadi alasan bagi MK untuk ‘lompat pagar’ atas kewenangan DPR. Urusan pilihan model keserentakan pemilu merupakan domain pembentuk UU,” kata Khozin di Jakarta,…

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menegaskan pulau-pulau di wilayah Indonesia tidak boleh diperjualbelikan oleh warga asing. Pulau hanya bisa dikelola melalui hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU). “Pulau-pulau di Indonesia dilarang diperjualbelikan oleh warga asing, kecuali hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU). Artinya, pihak asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia, kecuali menyewa sewa dalam jangka waktu tertentu,” kata Dede dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025. Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu mengaku tak habis pikir dengan ulah pihak-pihak yang menjual pulau di situs online. Dia bahkan menyinggung kasus ini…

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mencegah skenario terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan tentang potensi gelombang PHK yang besar yang harus dijadikan sebagai peringatan serius. “Ini kan baru istilahnya prediksi ya, bahwa ke depan akan ada PHK massal yang lebih besar. Karena itu sebelum itu terjadi, tentu DPR harus bisa mengantisipasi bersama pemerintah,” kata Saan, dalam keterangan persnya, Kamis, 26 Juni 2025. Ia pun menekankan pentingnya keterlibatan Badan Anggaran (Banggar) maupun komisi-komisi terkait di DPR RI untuk menyikapi fenomena ini secara sistematis…

Wakil Ketua DPR RI Dasco mengungkapkan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tidak akan dibahas pada masa sidang yang dimulai pada 24 Juni hingga 24 Juli 2025. Dasco mengatakan fraksi-fraksi partai politik di DPR RI masih membicarakan revisi UU tersebut hanya sebatas informal. Menurut dia, pembicaraan itu pun belum bisa disampaikan ke publik. “Karena kalau kita sampaikan belum hal yang final, nanti akan menimbulkan dinamika yang tidak perlu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025. Ketua Harian Partai Gerindra itu pun mengatakan baru kali ini Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar adanya rekayasa konstitusi untuk revisi UU Pemilu. Dengan begutu, revisi…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra, mengatakan isu penjualan empat pulau di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau (Kepri) di situs asing, telah mengusik kedaulatan negara. Sehingga aparat penegak hukum harus bertindak tegas. “Perdebatan soal bisa dijual atau tidak serta hal-hal teknis administratif lainnya, sekarang ini bukan hal mendesak. Faktanya hari ini adalah, ada informasi penjualan pulau di wilayah kedaulatan kita. Ini salah,” kata Alex, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 25 Juni 2025. Ia menegaskan, aparat penegak hukum harus bergerak cepat menindaklanjuti informasi awal dan penegak hukum seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam menelusuri informasi tersebut, apalagi saat ini sudah tersedia unit cyber crime di…

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global, untuk melindungi daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja. “Sebagai anggota dewan tentu saja kita melihat bahwa daya beli masyarakat itu harus terus dibantu. Kondisi ekonomi kita mudah-mudahan menuju ke arah yang lebih baik,” kata Anis, dalam keterangan persnya, Rabu, 25 Juni 2025. Menurutnya, situasi global yang tidak menentu akibat ketidakstabilan geopolitik, harus direspons dengan kebijakan dalam negeri yang adaptif dan berpihak kepada rakyat kecil. “Ada kondisi geopolitik juga yang mengancam, tapi kita berharap kondisi domestik kita bisa terjaga dan terkendali, sehingga masyarakat bisa naik…

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Ahmad Heryawan (Aher), meminta agar penelusuran kasus teror bom terhadap Saudia Airlines yang membawa jemaah haji Indonesia dari Jeddah menuju ke Jakarta dan Surabaya, harus diusut secara tuntas. “Dalam konteks ini, saya memandang ancaman seperti ini terlepas dari apakah itu benar atau hanya hoaks, merupakan bentuk gangguan serius terhadap keamanan nasional, stabilitas transportasi internasional, serta menciptakan ketakutan di tengah masyarakat,” kata Aher, dalam keterangan persnya, Rabu, 25 Juni 2025. “Penanganan dan penelusuran kasus ini harus dilakukan secara tuntas, cepat, dan transparan,” imbuhnya. Meski pihaknya juga mengapresiasi gerak cepat TNI dan Polri dalam merespons ancaman tersebut.…

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna membuka Masa Sidang IV DPR RI Tahun Sidang 2024-2025. Rapat dibuka Puan dengan mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengatasi masalah tambang di Raja Ampat, Papua Barat, hingga masalah sengketa empat pulau milik Aceh. Dia menilai bahwa pemerintah responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut sehingga tidak berlarut-larut. Penyampaian apresiasi dari Puan terhadap Prabowo pun mendapatkan tepuk tangan dari para anggota DPR RI yang menghadiri rapat paripurna. “Kehadiran negara yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah yang cepat, tepat dan akuntabel, transparan dan bermanfaat bagi rakyat banyak selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua,” kata Puan di Kompleks…

Ketua DPR RI Puan Maharani, mengapresiasi sikap responsif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Adapun permasalahan yang diatasi yakni persoalan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa empat pulau antara provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan ke-IV tahun sidang 2024-2025, Selasa, 24 Juni 2025. “DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil kebijakan mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa empat pulau antara provinsi Aceh dan Sumatera,” kata Puan, Menurutnya, tindakan cepat pemerintah tersebut merupakan harapan seluruh rakyat, agar setiap persoalan tidak…

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, mengatakan pihaknya akan memanggil BPJS Kesehatan untuk menjelaskan persoalan penonaktifan 7,3 juta peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Adapun pencabutan itu dilakukan lantaran para peserta PBI JK tersebut tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan peserta dinilai sudah sejahtera. “Komisi IX akan meminta penjelasan resmi dari Kemensos dan BPJS Kesehatan dalam waktu dekat terkait hal ini,” kata Nurhadi, dalam keterangan persnya, Selasa, 24 Juni 2025. Ia pun mendorong Pemerintah agar membuka pos pengaduan bagi masyarakat yang masih membutuhkan status kepesertaan PBI JK, dan meminta BPJS untuk berkolaborasi dengan Kemensos…