Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan pihaknya hingga kini masih menyerap aspirasi publik dan melakukan simulasi menyusul putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. “Komisi II DPR RI terus melakukan belanja informasi dari berbagai kalangan seperti cendekiawan, budayawan, rohaniawan, politisi, hingga akademisi, baik dari dalam maupun luar kampus,” kata Aria, dalam keterangan persnya, Minggu, 29 Juni 2025. “Ini untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu sebelumnya, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada yang bahkan hingga kini belum seluruhnya selesai,” imbuhnya. Terlebih setiap lima tahun sekali, Komisi II selalu mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait pemilu sebagai bagian dari penyempurnaan demokrasi nasional. Evaluasi…

Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan 1 Muharam sebagai momentum hijrah kolektif, mulai dari pola pembangunan yang eksploitatif menuju paradigma yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkeadilan. “Hijrah bukan sekadar berpindah tempat, tapi berpindah cara berpikir dan bertindak. Di tengah tantangan krisis iklim dan ketimpangan energi, saatnya kita berhijrah menuju kebijakan energi yang bersih, adil, dan menjaga amanah bumi,” kata Jalal, dalam keterangan persnya, Minggu, 29 Juni 2025. Menurutnya, menjaga lingkungan dan mendorong transisi ke energi terbarukan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual umat Islam terhadap ciptaan Allah SWT. Bahkan dalam spirit hijrah…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menghormati hasil autopsi jenazah pendaki asal Brasil, Juliana Marins (27), yang tewas terjatuh di Gunung Rinjani.  Hasil autopsi bahkan diharap menyudahi kontroversi yang menuding Basarnas lambat dalam mengevakuasi. “Hasil autopsi Juliana Marins kita hargai, kita jadikan rujukan ilmiah terkait hasil autopsi. Saya kira termasuk menjawab berbagai spekulasi informasi yang berkembang di tengah publik, baik publik Indonesia maupun publik luar negeri,” kata Huda saat dihubungi, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Huda mengatakan kondisi Juliana Marins memang terlihat cukup parah setelah terjatuh dari Gunung Rinjani. Dia pun berharap hasil autopsi yang diungkapkan ke publik bisa mengakhiri…

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyentil langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menjalin nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan empat operator telekomunikasi untuk melakukan penyadapan. Nasir mengingatkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-VIII/2010, penyadapan wajib diatur melalui undang-undang khusus yang hingga kini masih dalam pembahasan pemerintah dan DPR. “Putusan MK itu jelas menyatakan bahwa penyadapan harus diatur melalui undang-undang khusus. Sampai hari ini, beleid itu belum juga dibentuk, baik oleh pemerintah maupun DPR,” kata Nasir dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Legislator dari Fraksi PKS ini menegaskan Komisi III DPR RI sebenarnya telah beberapa kali mengundang berbagai pihak untuk membahas rencana pembentukan UU…

Komisi V DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Gedung Gerbang Utama Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis, 26 Juni 2025. Kunjungan ini untuk mengevaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), terutama pasca kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa di beberapa titik ruas jalan Tol Cipularang dan Tol Cipali. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan lanjutan dari proses sebelumnya yang berkaitan dengan evaluasi terhadap implementasi rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Dia menyampaikan bahwa sekitar 75 persen dari rekomendasi KNKT telah dilaksanakan oleh pengelola jalan tol, di bawah pengawasan intensif dari para pemangku kepentingan. “Kami ingin melihat langsung…

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan. Jeda waktu peaksanaan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun. “Sebagai lembaga negara yang diberi mandat untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, kami menghormati putusan MK ini. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Oleh karenanya, harus dijadikan pedoman oleh para pembuat kebijakan, termasuk DPR,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Legislator dari Fraksi PKS itu menegaskan bahwa DPR akan menindaklanjuti putusan MK dalam bentuk revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pilkada. Menurutnya, proses revisi tersebut harus dilakukan secara…

Anggota DPR RI Komisi VII yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pilpres dan Pemilu tingkat pusat dengan Pilkada dan Pemilu tingkat daerah. Karena, putusan ini lebih meringankan parpol mengikuti pemilu.  “Tidak seperti pemilu 2024 kemarin. Dimana, calon-calonnya dipersiapkan secara sekaligus, baik Capres/Cawapres, Caleg DPR RI, Cagub/cawagub, Cabup/cawabup atau Cawali/cawawali dan Caleg DPRD tingkat Propinsi serta Caleg DPRD tingkat kabupaten/kota. Itu sungguh pekerjaan yang luar biasa besar dan menguras energi partai,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu, 28 Juni 2025. Menurut Mulyanto, dengan putusan MK itu, membuat parpol lebih fokus dan…

Dunia tinju amatir Indonesia sedang memasuki babak baru. Setelah bertahun-tahun stagnan tanpa jejak di level tertinggi, kini secercah harapan muncul di bawah kepemimpinan Ray Zulham Farras Nugraha, Ketua Umum Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI). Targetnya tidak main-main: mengantar petinju Merah Putih ke Olimpiade Los Angeles 2028. Ray menyadari bahwa Indonesia sudah terlalu lama absen dari ajang olimpiade cabang tinju. Terakhir kali, kontingen Merah Putih mencatatkan kehadiran di ring Olimpiade pada dua dekade silam. “Kita sudah 24 tahun tanpa wakil di Olimpiade. Itu harus berubah. Saya ingin dedikasikan diri untuk membangun kembali fondasi tinju amatir Indonesia,” ujar Ray dalam konsolidasi nasional…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengaku prihatin karena belum tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di sejumlah ruas jalan tol. Demikian disampaikan Ridwan Bae saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI yang meninjau sejumlah ruas tol strategis, termasuk Tol Harbour Road II, Tol Sedyatmo, Tol Kunciran, dan Tol Serpong, Kamis, 26 Juni 2025. Dalam kunjungan itu, Ridwan Bae menegaskan bahwa DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Jalan Tol SPM untuk mendalami persoalan-persoalan yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan jalan tol. Termasuk, isu krusial kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan infrastruktur. “Kita kan dalam waktu dekat…

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengambil peran strategis dalam mengelola rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi sebagaimana menjadi gagasan Presiden Prabowo Subianto. Maman menekankan BPKH tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana haji, tetapi memiliki kapasitas untuk merealisasikan amanat presiden terkait penyediaan fasilitas terpadu bagi jemaah haji Indonesia. “Kenapa tidak? BPKH selain melayani pengelolaan keuangan haji, juga bisa langsung mengelola amanat Presiden Prabowo terkait pengembangan Kampung Indonesia untuk jemaah haji,” kata Maman kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025. Legislator dari Fraksi PKB ini mengatakan arah kebijakan Presiden Prabowo menekankan pengelolaan haji yang…