Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan Presiden Joko Widodo agar memiliki visi dan misi yang jelas terhadap tumbuh kembang sektor pendidikan di Indonesia. Visi dan misi ini, menurutnya, akan menentukan peradaban bangsa di masa depan.
Sebab itu, walaupun alokasi APBN bersifat terbatas, ia menekankan anggaran pendidikan harus menjadi prioritas negara, bahkan perlu dievaluasi supaya penyalurannya lebih efektif sekaligus berkualitas.
“Pendidikan itu adalah bukan ‘spending’. (Pendidikan) itu investasi. Di negara mana pun namanya anggaran negara pasti terbatas. Nah, karena itu, harus ada prioritas. Artinya, memilih itu bukan (berdasarkan) yang baik dengan yang buruk tetapi yang baik dengan yang terbaik dan pendidikan itulah investasi terbaik,“ tegas Mardani dalam sebuah diskusi virtual, di Jakarta, Jumat (10/5/2024).
Jika ingin dibandingkan Amerika Serikat dan Singapura, ia berharap Pemerintah Indonesia tidak asal menjiplak kebijakan tanpa menyesuaikan dengan amanat UUD 1945.
“Walaupun kini Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan demokratisasi pendidikan, bukan berarti menciptakan ekosistem pendidikan yang sekadar komersil demi memenuhi kebutuhan industri,” kata dia.
Oleh karena itu, Mardani mengusulkan sejumlah solusi perbaikan sistem pengelolaan institusi pendidikan negara agar tidak tumbang diterjang tuntutan globalisasi.
“Pertama, ‘leader’ harus punya visi dan misi yang jelas. Kedua, evaluasi pengelolaan institusi pendidikan, kita perlu kedepankan kapasitas, kapabilitas, intelektualitas, dan integritas. Ini perlu jadi catatan bersama,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Terakhir, dirinya menegaskan bahwa demokratisasi pendidikan bukan soal komersialisasi pendidikan. Akan tetapi, demokratisasi pendidikan, ungkapnya, memerdekakan generasi bangsa dari kebodohan untuk menuju masa depan yang memiliki peradaban yang mencerahkan, bukan.
Diketahui, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah mempersiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen pada APBN 2024. Anggaran tersebut terbagi atas alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun. Walaupun begitu alokasi anggaran 2024 yang ditetapkan untuk Kemendikbudristekdiktik yang diambil dari belanja pemerintah pusat hanya sebesar Rp97,7 triliun.
Dengan anggaran 2024 sebesar Rp97,7 triliun tersebut, Kemendikbudristekdikti membagi peruntukannya menjadi 6 (enam) program.
Secara rinci berupa Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun sebanyak Rp13,9 triliun; Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp15,8 triliun; Program Pendidikan Tinggi sebesar Rp38,5 triliun; Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa, dan Kebudayaan sebesar Rp3,06 triliun; Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp6,01 triliun; dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp20,2 triliun.
