Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H

16 Juni 2026

Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif

14 Juni 2026

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect

13 Juni 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H
  • Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif
  • BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect
  • BNI Borong 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Posisi di Layanan Transaction Banking
  • BNI Perkuat Mental Juara Atlet Muda, Alwi dan Ubed Tembus Semifinal Australian Open
  • BNI Kembali Raih Penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2026
  • Once Mekel Soroti Kebijakan PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun
  • Raymond/Joaquin Tembus Final Indonesia Open 2026, BNI: Hasil Nyata Pembinaan Atlet Muda
Jumat, Juni 19
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Anggota DPR: Penanganan Stunting Harus Dilakukan Secara Masif

Anggota DPR: Penanganan Stunting Harus Dilakukan Secara Masif

redaksiBy redaksi1 Oktober 2023Updated:2 Oktober 2023 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengatakan penananganan stunting harus dilakukan secara masif dan gerilya. Sehingga, harapan pemerintah untuk menurunkan stunting hingga 14 persen pada 2024 bisa tercapai.

Hal itu disampaikan Arzeti usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Ia bilang, setidaknya ada 19 Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam penanganan stunting. Karena itu, diperlukan integrasi data secara terpadu dan menyeluruh agar tepat sasaran.

“Dari beberapa Kementerian Lembaga kan sudah ada tupoksi masing-masing sudah diberikan anggaran. Harapan kita adalah dengan adanya penekanan yang diminta pemerintah, kita ingin bergerak secara masif dan gerilya. Artinya, ketika kita bicara data, data yang diberikan itu memang data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ada beberapa anggota yang meminta data stunting itu by name by address gitu yah,” kata Arzeti dikutip pada Minggu, 1 Oktober 2023.

Arzeti mengatakan, salah satu langkah Kementerian Kesehatan dalam penanganan stunting melalui intervensi dari hulu dengan pemberian tablet penambah darah secara gratis kepada remaja puteri, sebagai calon ibu yang akan melahirkan generasi baru.

Gerakan minum tablet penambah darah tersebut untuk mencegah anemia sebagai salah satu faktor risiko penyebab stunting. 

“Tetapi disini pemerintah tidak ada pembahasan sama sekali. Apakah obat penambah darah tersebut betul-betul efektif? Ternyata disini tidak dijelaskan juga,” ujar Arzeti.

Lebih lanjut Arzeti mengatakan, penanganan stunting perlu dilakukan multi sektor, termasuk pelibatan masyarakat. Karenanya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan elemen masyarakat.

Ia pun mencontohkan, di daerah pemilihannya Jawa Timur yang memberdayakan kelompok ibu-ibu sebagai kader pemerintah untuk mensosialisasikan stunting secara door to door. 

Politisi dari Fraksi PKB ini juga menambahkan, salah satu faktor penyebab stunting diantaranya belum adanya kesadaran ibu-ibu untuk melakukan inisiasi dini. Yaitu memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan tanpa ditambahkan makanan yang lain. Karenanya diperlukan sosialisasi secara masif, mengingat ada banyak Kementerian dan Lembaga yang menangani permasalahan stunting.

“Mindset kita bahwa garda terdepan untuk penurunan stunting adalah BKKBN. Sementara, anggaran BKKBN diberikan itu tidak sebanyak dengan Kementerian dan lembaga lainnya. Karena itu, ayo kita cari solusinya, bagaimana mencapai zero stunting nantinya,” ujarnya.

“Jadi, jangan hanya bicara penurunan angka stunting yang cepat meningkat. Padahal, realisasinya tidak sama sekali seperti itu. Ayo kita sama-sama cari solusi keterbukaan, cari permasalahan turun nyata ke masyarakat door to door. Jangan hanya sebatas berharap dengan hasil survei, karena hasil survei kan bisa berbeda,” tambahnya.

DPR
redaksi

Keep Reading

Once Mekel Soroti Kebijakan PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun

DPR Soroti Kasus Gagal Berangkat Umrah Ribuan Calon Jemaah Hanania Travel

Sumatra Blackout, PLN Harus Beri Kompensasi

TNI Bisa Tangani Begal dengan Mekanisme Perbantuan Polri

DPR Apresiasi Pelayanan Jemaah Reguler Indonesia di Mina

Pelaksanaan Haji 2026, Timwas DPR: Semua Relatif Terkendali

Berita Terkini

BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H

16 Juni 2026

Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif

14 Juni 2026

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect

13 Juni 2026

BNI Borong 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Posisi di Layanan Transaction Banking

13 Juni 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?