Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri sidang Dewan Eksekutif Organisasi Parlemen Negara-negara OKI (Executive Committee of Parliamentary Union of the OIC Member States) di Abidjan, Pantai Gading, pada Senin (17/7/2023) hingga Selasa (18/7/2023).
Pada pertemuan Executive Committee ini, Ketua Delegasi BKSAP DPR RI, Fadli Zon, didaulat sebagai Wakil Presiden mewakili Grup Asia. Hadir pula Anggota Delegasi BKSAP DPR RI lainnya yaitu Mulan Jameela dan Arzeti Bilbina.
Ragam hal strategis diutarakan Delegasi BKSAP DPR saat pertemuan berlangsung. Beberapa di antaranya menyoroti urgensi implementasi resolusi-resolusi strategis yang telah diadopsi oleh Parliamentary Union of The OIC Member States (PUIC).
“Hal itu antara lain menyangkut Palestina, kerja sama perdagangan multilateral antarnegara OKI, dan persoalan islamofobia,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Karena itu, BKSAP DPR RI mendesak PUIC agar segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk melindungi rakyat Palestina dari kejahatan berulang-ulang dan tanpa sanksi apapun yang dilakukan pasukan Israel. Oleh karena, kebrutalan Israel, tegasnya, semakin menjadi-jadi.
“Kami juga mengajak insan parlemen OKI untuk mendorong pemerintah masing-masing agar mendukung penuh Palestina dalam upaya mencapai keanggotaan penuh di PBB,” kata Anggota Komisi Luar Negeri DPR RI ini.
Masih masalah Palestina, Fadli yang juga Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds (the League of Parliamentarians for Al Quds) itu mengingatkan bahaya ‘yahudisasi’ Yerusalem, terutama di Komplek Suci Masjid Al-Aqsa.
“Sebagai upaya melawan ‘yahudisasi,’ Parlemen OKI harus memastikan dukungan keuangan untuk melindungi rakyat Palestina di Yerusalem dan kesuciannya khususnya Al-Haram Al-Sharif. Kita harus memastikan terlaksananya dukungan dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi bagi rakyat Palestina,” ujarnya.
Pada sisi lain, Fadli menyinggung peran penting kontribusi parlemen OKI dalam menguatkan implementasi mekanisme Sistem Preferensi Perdagangan (Trade Preferential System) antara Negara Anggota OKI. Selain itu, Fadli juga menyoroti soal penodaaan Al-Qur’an yang kembali mencuat.
“Kita menyarankan negara-negara Islam terus membangun dan menguatkan saling pengertian dan mewujudkan kerja sama yang lebih konkret dengan negara-negara nonmuslim di bidang agama, budaya, dan peradaban. Kita menegaskan bahwa strategi tersebut ke depan dapat mencegah penodaan Al-Qur’an atau penodaan simbol suci Islam lainnya,” terang dia.
Sementara terkait keorganisasian PUIC, Delegasi DPR menyampaikan sejumlah saran penguatan yaitu, pertama, urgensi tindak lanjut dari berbagai resolusi organisasi PUIC sebagai tujuan utama dari pembentukan PUIC. Kedua, peningkatan performa laman virtual resmi PUIC dan perangkat media sosialnya. Ketiga, usulan menjadikan tanggal pendirian PUIC yaitu 17 Juni sebagai Hari Parlemen Internasional Islam. Keempat, peningkatan transparansi dan kinerja substantif PUIC.
Untuk diketahui, sidang Komisi Eksekutif ini dihadiri oleh semua anggotanya yaitu Indonesia, Iran, Bangladesh, Azerbaijan (Grup Asia); Lebanon, Maroko, Oman, Saudi Arabia (Grup Arab); Burkina Faso, Chad, Mozambik, Niger (Grup Afrika); Aljazair, Turki, Pantai Gading (Troika).
Sidang Komisi Eksekutif dibuka oleh Ketua Parlemen Pantai Gading Adama Bictogo dan ditutup oleh pembacaan Deklarasi Abidjan yang menegaskan komitmen PUIC dalam memberikan kontribusi positif atas ragam tantangan dunia terutama terkait negara-negara Muslim.
